Contoh Peraturan Perusahaan

BAB I
UMUM

Pasal 1
Istilah-Istilah

1. Perusahaan adalah Ceria Toserba Lubuklinggau yang mengelola Toko Serba Ada didalam Gedung Linggau Plaza Komplek Linggau Trade Center, di bawah naungan Abadi Group, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 90 Lubuklinggau Sumatera Selatan. Selanjutnya dalam Peraturan ini disebut perusahaan.
2. Pimpinan perusahaan adalah General Manager yang dibantu oleh Operasional Manager sebagai pelaksana harian di Ceria Toserba.
3. Karyawan adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, mendapat upah karena jasa dan bekerja pada lingkungan perusahaan, dipekerjakan oleh pimpinan perusahaan.
4. Keluarga karyawan adalah suamai/isteri pertama dan anak-anaknya (maksimal sampai anak kedua) yang sah dan terdaftar secara resmi pada perusahaan.

BAB II
KLASIFIKASI KARYAWAN

Pasal 2
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Hubungan Kerja

1. Karyawan Tetap
Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan untuk periode yang tidak ditentukan atas dasar surat pengangkatan oleh pimpinan perusahaan melalui suatu Surat Keputusan Perusahaan.
2. Karyawan Kontrak
Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan untuk periode tertentu yang dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja waktu tertentu dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja dengan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kontrak ini dapat diperbaharui tergantung pada kinerja dan kebutuhan karyawan atau perusahaan.

Pasal 3
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Fungsi

1. Karyawan Front Office
Adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas atau pekerjaan sebagai tenaga lapangan di Ceria Toserba Lubuklinggau yang meliputi karyawan di store Departement dan Service Departement.

2. Karyawan Back Office
Adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas atau pekerjaan sebagai tenaga staf (kantor) di Ceria Toserba, yang meliputi karyawan di Accounting Department, Personal Departemen & Research and Development Departement.

BAB III
PROSEDUR PENERIMAAN KARYAWAN

Pasal 4
Kriteria Penerimaan Karyawan

1. Penerimaan karyawan baru disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi jabatan yang ada dan hal tersebut dilakukan dengan seijin Pimpinan Perusahaan lebih dahulu
2. Pengisian formasi jabatan yang lowong diusahakan dengan terlebih dahulu mencari tenaga dari dalam Perusahaan sendiri dan jika tidak memungkinkan dicari dari pelamar-pelamar diluar Perusahaan.
3. Penerimaan karyawan baru harus berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dengan memilih pelamar-pelamar yang potensial yang memeiliki kemampuan profesional dan teknis untuk menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawab di Perusahaan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin, dengan persyaratan :
a. Seorang laki-laki atau wanita umur minimal 18 tahun ;
b. Dipersyaratkan meiliki Kartu Pencari Kerja (AK/1) dari Disnakerdukcapil Kota Lubuklinggau;
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pihak kepolisian ;
d. Lulus dari seleksi / testing yang diadakan oleh Perusahaan;
e. Pemeriksaan sebelum bekerja ;
Semua pelamar sebelum diterima bekerja di Perusahaan harus menyertakan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang mengatakan bahwa mereka layak untuk bekerja di Perusahaan ;
f. Memberikan surat keterangan lainnya yang diperlukan ;
g.Mengisi Application Form atau formulir data pribadi yang disediakan..
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Perusahaan, akan diangkat sebagai karyawan masa percobaan untuk periode paling lama 3 (tiga ) bulan atau masa orientasi selama 3 bulan.
5. Apabila pencari kerja yang bersangkutan telah diterima bekerja, maka instansi/ perusahaan yang menerima agar mengembalikan AK/1 tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Pasal 5
Masa Percobaan

1. Pemberian masa percobaan kepada calon karyawan dimaksudkan agar yang bersangkutan terbiasa dengan Perusahaan dan fungsi-fungsi pekerjaan, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan menilai kinerja calon karyawan.
2. Apabila menurut penilaian Perusahaan calon karyawan yang telah menjalani masa percobaan tersebut tidak menunjukkan kinerja sesuai kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Pasal 6
Orientasi Bagi Karyawan Baru

1. Untuk membantu semua karyawan baru agar mengenal Perusahaan dan kebijakan– kebijakannya, Perusahaan merancang suatu program Orientasi bagi karyawan baru, baik karyawan front office maupun back office.
2. Program orientasi ini wajib diikuti oleh karyawan baru dan sepenuhnya diatur oleh perusahaan.

BAB IV
TATA TERTIB KERJA

Pasal 7
Waktu Kerja

1. Waktu kerja adalah jangka waktu dimana karyawan melakukan pekerjaan ditempat tertentu yang ditunjuk oleh Perusahaan.
2. Pada prinsipnya waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Jam kerja karyawan adalah 40 jam seminggu atau 173 jam sebulan
4. Jam kerja di Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
a. Karyawan Biasa :
Shift I : 08.00 s/d 16.00 WIB
Shift II : 13.30 s/d 21.30 WIB
b. Security :
Shif I : 07.00 s/d 15.00 WIB
Shif II : 13.30 s/d 21.30 WIB
Shif III : 23.00 s/d 07.00 WIB

5. Jam kerja sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas sudah termasuk 1 (satu) jam untuk istirahat.

Pasal 8
Kehadiran Dan Absensi

1. Tiap karyawan hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila karyawan terlambat waktu hadir diwajibkan untuk memberitahukan kepada atasannya langsung dan atau ke Departemen Personalia.
3. Apabila karyawan tidak dapat hadir (sakit/izin) harus memberikan surat keterangan dari Dokter/ Wali.
4. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas tidak terpenuhi, maka karyawan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran, dan dapat dikenakan sanksi oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 9
Lembur

1. Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan tetap dan atau kontrak diluar atau melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
2. Apabila ada suatu pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda penyelesaiannya, maka Perusahaan dapat mewajibkan karyawan untuk kerja lembur.
3. Kerja lembur dapat dilakukan hanya dan jika ada persetujuan dari atasan karyawan langsung atau dari Departemen Personalia.
4. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
5. Bagi karyawan yang bekerja diluar atau melebihi waktu kerja dan atas pekerjaanya itu kemudian mendapatkan upah yang dihitung berdasarkan volume pekerjaannya.

Pasal 10
Disiplin Dan Perilaku

Perusahaan menginginkan setiap karyawan dapat mempertahankan standar yang tinggi untuk perilaku pribadi, bertanggung jawab dan perasaan memiliki dalam melakukan pekerjaan. Oleh karenanya perlu untuk memelihara adanya disiplin dan tingkah laku yang baik diantara karyawan untuk dapat menjamin kepentingan perusahaan maupun kepentingan para karyawan.
Disiplin tidak dimaksudkan untuk menjadi alat hukum, tetapi untuk perbaikan. Tujuannya ialah mendorong adanya suatu perubahan sikap yang diperlukan.

Pasal 11
Kewajiban Karyawan

Karyawan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan peralatan kerja yang dibebankan / dipercayakan Kepadanya.
2. Menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya semua barang-barang milik Perusahaan terutama yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
3. Membaca, mengikuti, memperhatikan dan mentaati semua peraturan yang berlaku, sejauh tidak menyimpang dari Peraturan Perusahaan ini.
4. Mengerahkan dan mencurahkan segala daya upaya, kepandaian dan kemampuannya di dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya oleh Perusahaan.
5. Mentaati setiap perintah dinas yang diberikan atasanya menurut spesifikasi kerja yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.
6. Segera melapor kepada atasan dan atau petugas keamanan apabila mengetahui adanya kehilangan, kerusakan barang/alat milik perusahaan serta penyimpangan dari ketentuan yang ada.
7. Menjaga nama baik dan pandai menyimpan rahasia perusahaan.
8. Menjaga sopan santun dan kesusilaan di lingkungan kerja perusahaan.
9. Peduli terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan kerja serta sanggup memelihara seluruh fasilitas milik perusahaan.
10.Selalu berada ditempat kerja selama jam kerja dan tidak dibenarkan bepergian ke tempat lain bukan untuk maksud atau kepentingan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya atau atas perintah atasannya.
11.Meminta ijin secara tertulis terlebih dahulu kepada atasanya sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila mempunyai kepentingan untuk meninggalkan tempat kerjanya.
12.Berusaha dan bekerja sama menjaga keamanan, keselamatan dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang tertib, aman dan harmonis.
13.Mencegah usaha gangguan didalam maupun diluar Perusahaan yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan / merugikan Perusahaan.
14.Memberikan alasan tertulis berikut bukti-bukti yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Perusahaan apabila adanya suatu hal yang sangat mendesak, sehingga karyawan harus meninggalkan pekerjaan tanpa dapat meminta ijin / persetujuan terlebih dahulu dari atasannya.
15.Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan / dipercayakan kepada bawahannya dan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja yang dilakukan oleh bawahannya.
16.Pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban karyawan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan sangsi.

Pasal 12
Larangan Bagi Karyawan

1. Karyawan dilarang menggunakan barang-barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2. Karyawan dilarang berada lingkungan perusahaan pada saat karyawan tidak bekerja (libur), kecuali bagi karyawan yang mempunyai kewjiban terhadap perusahaan.
3. Karyawan dilarang berbuat sesuatu yang meyebabkan tamu tidak senang atau menyebabkan pekerja lain tidak merasa senang atau mengganggu operasional perusahaan.
4. Karyawan dilarang bekerja pada instansi atau perusahaan lain.

Pasal 13

1. Perusahaan akan memberikan sanksi atau hukuman kepada karyawan yang terbukti tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan 12 Peraturan ini.
2. Karyawan yang terbukti tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan ini kepadanya akan diberikan sangsi atau tindakan berupa teguran.
b. Apabila karyawan yang bersangkutan masih tetap melakukan kesalahan dengan kategori yang sama setelah mendapatkan teguran, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan Pertama (1) dengan masa berlakunya 3 (tiga) bulan.
c. Apabila dalam masa berlakunya Surat Peringatan I tersebut, karyawan terbukti lagi melakukan kesalahan dengan kategori yang sama, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan II dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
d. Apabila dalam masa berlakunya Surat Peringatan II tersebut karyawan terbukti lagi melakukan kesalahan dengan kategori yang sama, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan III dengan jangka waktu 12 (dua belas ) bulan. Dan apabila masa berlakunya Surat Peringatan III tersebut karyawan terbukti melakukan kesalahan lagi dengan kategori yang sama, kepadanya akan dikenakan sanksi berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Bab XII Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003).

Pasal 14
Kategori Pelanggaran
Tata Tertib dan Disiplin Kerja

Pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja terbagi dalam dua kategori pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja:
1. Kategori etiket kerja dan keselamatan kerja
2. Kategori ketertiban umum

Pasal 15
Pelanggaran Etiket Kerja dan Keselamatan Kerja

1. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran etiket kerja terdiri dari:
a. Masuk Kerja
b. Waktu Kerja
c. Kewajiban dan Kebersihan
Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas terdiri dari:

No Jenis Pelanggaran Pelanggaran yang
dilakukan Sanksi/hukuman
1 Datang kerja terlambat secara berturut-turut/tidak, tanpa alasan, fakta, bukti yang sah dalam 1 bulan 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
9/10 Peringatan lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
2 Mangkir berturut-turut maupun tidak (tanpa keterangan yang sah atau izin atasannya) dalam 1 bulan 1 hari
2 hari
3 hari
> 5 hari SP I
SP II
SP III
Dianggap mengundurkan diri
3 Mangkir berturut-turut maupun tidak (tanpa keterangan yang sah atau izin atasannya) dalam 1 tahun 3 hari
4 hari
5 hari
6 hari
7 hari Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Tidak dipromosikan Jabatan
4 Mengisi/menyuruh orang lain untuk mengubah catatan jam kerja pada kartu hadir (time card) miliknya atau orang lain, baik diwaktu hadir maupun diwaktu mangkir 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
5 Tidak memakai kartu pengenal/name tag, pakaian seragam yang telah ditentukan selama jam kerja 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
6 Mengabaikan pekerjaan dengan meninggalkan tempat kerja atau berada di outlet lain tanpa izin dari atasan / Spv 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
7 Tidur pada waktu jam kerja dengan sengaja 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
8 Menolak / lalai menjalankan perintah kerja yang layak dari atasan yang berhubungan langsung / tidak langsung dengan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Tidak dipromosikan Jabatan
9 Membuat kegaduhan, mengobrol, berkerumun, berjalan-jalan, berteriak, mengganggu ketentraman tamu / teman sekerja lainnya dengan mengabaikan tugas pekerjaan 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
10 Menolak perintah kerja / lembur yang layak dari atasan untuk kepentingan perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
Tidak dipromosikan Jabatan
11 Menyalahgunakan ketentuan jam kerja / lembur yang telah diatur oleh atasan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
Turun Jabatan
12 Lalai menyimpan / merapihkan peralatan kerja, surat, dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya dan lalai mengunci ruangan kerja yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam 1 bulan 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
13 Lalai mematikan kran air, lampu, dan peralatan kerja (misal: kalkulator, computer, kompresor, dll) setelah selesai dipergunakan 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
14 Lalai melaksanakan / menjaga kebersihan peralatan kerja yang menjadi tangung jawabnya dimana hal tersebut seharusnya dilaksanakan (dalam 1 bulan) 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
15 Lalai dalam tugas atau mengalihkan tugas pada orang lain tanpa persetujuan atasan / perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
Tidak dipromosikan Jabatan
16 Dengan sengaja merusak alat-alat / barang perusahaan / tamu atau menghilangkannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan Ringan
Berat SP III
Normatif
17 Lalai dalam sapaan (greeting) terhadap tamu berturut-turut atau tidak dalam 1 bulan 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
18 Mengemudikan kendaraan perusahaan tanpa izin atasan / perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
19 Mengemudikan kendaraan perusahaan tanpa hati-hati dengan akibat menimbulkan kecelakaan, tabrakan, kerusakan pada kendaraan Ringan
Berat SP III
Ganti Rugi
20 Lalai atau ceroboh dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehingga menimbulkan kecelakaan, kerusakan / cacat pada barang dan orang lain Ringan
Berat SP III
Normatif
21 Memakai barang-barang atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi berturut-turut / tidak dalam 1 bulan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Dimutasikan
22 Bekerja tidak sesuai dengan jadwal (schedule) yang ada tanpa mengisi form change schedule terlebih dahulu 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
Mutasi
23 Makan atau merokok selain di tempat yang telah ditentukan 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
Mutasi
24 Mempergunakan fasilitas handphone selama jam kerja berlangsung (kecuali atas izin perusahaan) 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
25 Tidak menghadiri briefing yang diadakan oleh manajemen atau intern briefing masing-masing departemen / outlet 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
Mutasi
26 Tidak berpenampilan rapi, bersih, dan menarik (mulai dari rambut sampai dengan kaki) 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Ganti kerugian jumlah pemakaian
27 Tidak menjaga dan merawat barang milik pribadi ataupun teman sekerja yang berada diarea loker 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
28 Tidak melaksanakan setiap ketentuan serta pengumuman yang berlaku di Ceria Toserba Lubuk Linggau baik secara lisan maupun tertulis 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
29 Tidak mengisi time card yang telah disediakan oleh perusahaan baik waktu masuk dan atau pulang kerja 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
30 Tidak melaporkan kepada perusahaan atau kepada yang berwajib (security) apabila ada hal-hal yang merugikan / mengacaukan serta mengganggu keamanan perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
31 Berada di luar lingkungan Ceria Toserba Lubuk Linggau pada saat jam kerja tanpa ada izin dari atasan serta tanpa mengisi form izin keluar 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
32 Membawa barang-barang berharga / dokumen penting ke tempat kerja 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasi
33 Tidak menghormati pimpinan dan sesama karyawan serta tamu 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Normatif
34 Hasil kerja yang tidak memuaskan walaupun sudah diberikan kesempatan yang wajar dengan berjenis-jenis pekerjaan ataupun tempat- tempat yang berlainan 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
Mutasikan
35 Makan pada saat jam kerja dan sambil melayani konsumen 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
Mutasi

36 Kelalaian dalam bekerja mengakibatkan komplaint dari konsumen 1 kali
2 kali
3 kali
> 4kali SP I
SP II
SP III
Turun jabatan
37 Membuat keonaran / berkelahi ditempat kerja Ringan
Berat SP III
normatif

Pasal 16
Pelanggaran Ketertiban Umum

Setiap perbuatan karyawan yang termasuk dalam kategori pelanggaran ketertiban umum antara lain terdiri dari:
1. Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana / kriminal diantaranya:
o Mencuri, menipu, dan memalsukan sesuatu hal baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan
o Merampas / menggelapkan barang / uang milik perusahaan atau orang lain
o Menganiaya, menghina secara kasar / berat atau mengancam atasan dan atau teman sekerja dan atau tamu
o Melakukan perbuatan asusila dan atau perjudian di lingkungan kerja
o Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau tamu yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara
o Mengambil jiwa orang lain
o Merusak / menghilangkan dengan sengaja atau tidak harta / barang ataupun inventaris perusahaan dan atau tamu dan atau rekan sekerja
o Mabuk, menghisap ganja / berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan / melanggar kesusilaan ditempat kerja / tempat lainnya yang dapat berakibat jelek terhadap pekerjaan
o Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama karyawan, pengusaha, dan tamu dengan jalan menghasut, menfitnah, dan sebagainya
o Membawa senjata tajam atau senjata api yang tidak ada hubungannya dalam pelaksanaan kerja di tempat kerja
o Melakukan tindakan pidana lainnya termasuk mereka terlibat langsung atau tidak langsung dengan masalah NARKOBA & MIRAS
o Menyalahgunakan jabatan yang diberikan sehingga merugikan perusahaan / rekan / tamu
2. Perbuatan / tindakan yang bersifat administratif antara lain:
o Membongkar, membocorkan rahasia perusahaan
o Melakukan manipulasi data
o Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan
o Melakukan tindakan yang bersifat mempengaruhi, mengajak, memprovokasi orang lain / karyawan lain yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan tamu, karyawan lain dan atau mengganggu stabilitas perusahaan.
Sanksi hukuman terhadap pelanggaran ketertiban umum sebagaimana tersebut di atas adalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tidak Hormat.

Pasal 17
Berlakunya Surat Peringatan

Masa berlakunya surat peringatan ditetapkan sebagai berikut:
1. Surat peringatan I berlaku untuk jangka waktu 3 bulan
2. Surat peringatan II berlaku untuk jangka waktu 6 bulan
3. Surat peringatan III berlaku untuk jangka waktu 12 bulan
4. Selama masa peringatan I, II, dan III tidak mendapatkan uang kebijaksanaan / service / insentif kecuali berdasarkan pertimbangan manajemen
5. Apabila karyawan sudah pernah mendapat peringatan tertulis maupun tidak dari manajemen kemudian mengulangi lagi tindakan tersebut maka yang bersangkutan diberikan sanksi berupa:
o Peninjauan / pemindahan tugas dan jabatan
o Skorsing paling lama 6 bulan dengan mendapat upah 100 % dan karyawan yang bersangkutan wajib hadir (absen)
o PHK dengan tidak hormat

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Pasal 18
Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan dan menunjang pengembangan karir, kepada karyawan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diatur dan ditetapkan oleh perusahaan.
2. Modul Pendidikan dan pelatihan karyawan ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan kerja karyawan dan kebutuhan perusahaan.
3. Bagi karyawan yang ditunjuk dan kemudian tidak dapat hadir untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan, harus memberikan alasan tertulis yang disahkan oleh atasanya.
4. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi program pendidikan dan pelatihan yang diadakan, Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan tersebut setelah program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA
Pasal 19
Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja karyawan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap karyawan secara menyeluruh, agar karyawan mampu bekerja secara efektif, efisien dan produktif, sehingga kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan dapat terpenuhi.
2. Penilaian kinerja karyawan oleh perusahaan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan pekerjaannya.
b. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan
c. Menentukan pemberian promosi, kenaikan gaji dan pemberian penghargaan lainnya.
d. Menghindari adanya pilih kasih perlakuan oleh pimpinan perusahaan atau atasan langsung karyawan.
e. Mengukur sejauhmana peningkatan kualitas kerja yang dicapai oleh setiap karyawan dari waktu ke waktu dengan cara membandingkan, pengamatan dan hasil penilaian prestasi kerja karyawan sebelumnya.
f. Memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dari waktu ke waktu.
g. Sebagai dasar pelaksanaan system pemberian penghargaan dan hukuman yang tegas bagi karyawan.
3. Penilaian kinerja karyawan meliputi penilaian atas:
a. Sikap kerja
b. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
c. Mutu pekerjaan
d. Kemajuan- kemajuan dalam pekerjaan
e. Kehadiran
f. Inisiatif dan Kreatif
g. Loyalitas
h. Proaktif

BAB VIII
PEMINDAHAN/MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI

Pasal 20
Pemindahan Karyawan

1. Apabila dianggap perlu, perusahaan dapat memindahkan seorang karyawan dari satu Bagian ke Bagian lainnya, baik dalam satu unit organisasi atau pun unit organisasi yang berbeda dilingkungan Abadi Group yang memerlukan, atau dari satu Bagian ke Bagian lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemindahan karyawan sepenuhnya merupakan wewenang Pimpinan perusahaan yang dilaksanakan oleh Departemen Personalia.
3. Perusahaan akan memperhatikan kemampuan dan kecakapan karyawan dalam memindahkan karyawan.
4. Karyawan tidak dapat menolak pemindahan tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima
5. Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan kepada karyawan dalam keadaan mendesak/darurat dengan pemberitahuan secara lisan, kemudian akan disusul dengan pemberitahuan secara tertulis selambat – lambatnya 2 (dua) minggu setelah karyawan tersebut melaksanakan tugasnya.
6. Kepada karyawan yang dipindahkan kedaerah lain bukan atas permintaan / permohonan karyawan, maka perusahaan akan menanggung biaya transportasi karyawan sekeluarga, pengangkutan barang-barang pemindahannya dan tempat tinggal atau penginapannya sesuai kebijakan Pimpinan Perusahaan.

Pasal 21
Promosi Karyawan

1. Promosi merupakan implementasi dari program perencanaan karir yang disusun oleh Perusahaan melalui Departemen Personalia.
2. Seorang karyawan dapat dipromosikan apabila:
a.Adanya lowongan pada tingkat yang lebih tinggi dan atas rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, dengan persetujuan Pimpinan Perusahaan.
b.Hasil Penilaian Kinerja karyawan memuaskan.
3. Dalam mengisi lowongan, perusahaan akan selalu mempertimbangkan pengisian lowongan dari jajaran karyawan yang adan dan yang memenuhi syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan tersebut.

Pasal 22
Demosi Karyawan
( Penurunan Golongan Jabatan/Peringkat )

1. Perusahaan dapat mendemosikan karyawan apabila:
a. Hasil Penilaian Kinerja Karyawan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Perusahaan
b. Atas permintaan dan atas rekomendasi dari atasan dengan persetujuan pimpinan perusahaan
c. Karyawan tidak dapat memenuhi dan atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada BAB IV TATA TERTIB KERJA Pasal 7,8,10,11 dan Pasal 12 peraturan ini
2. Demosi karyawan tidak mengurangi hak atas perolehan jumlah upah pokok, sedangkan tunjangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan pekerjaan dan jabatannya yang baru.

BAB IX
PENGUPAHAN

Pasal 23
Sistem Pengupahan

1. Penetapan upah adalah hak dan kewenangan penuh Pimpinan perusahaan dengan memperhatikan status, kedudukan, pangkat, golongan, keahlian, kemampuan dan keterampilan karyawan.
2. Perusahaan memberikan upah terendah kepada karyawan minimal sama besarnya dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang berlaku.
3. Pembayaran upah dilakukan setelah karyawan bekerja, dan dibayarkan melalui Bendahara yang ditunjuk oleh Pimpinan perusahaan pada setiap akhir bulan atau selambat-lambatnya setiap tanggal 5( lima) bulan berikutnya.
4. Perusahaan akan mengenakan pajak pendapatan (PPH Pasal 21) dari upah karyawan yang upahnya minimal Rp 1.000.000,- (satu juta) dan akan menyetorkan ke kas negara setiap bulannya.
5. Upah tidak dibayar bila karyawan tidak melakukan pekerjaan dan tanpa keterangan selama 5 hari berturut-turut, kecuali sakit berdasarkan surat keterangan dokter/ bidan yang telah ditentukan perusahaan.

Pasal 24
Upah Untuk Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak Full-time

1. Upah untuk karyawan tetap meliputi komponen-komponen upah sebagai berikut :
1.1. Gaji Pokok
Gaji Pokok adalah gaji dasar yang diberikan kepada karyawan (tetap dan atau kontrak full-time) menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan.
1.2. Tunjangan Tetap/ Tunjangan Jabatan
Adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang menduduki suatu jabatan struktural di perusahaan dan merupakan pencerminan langsung dari harga atau nilai jabatannya.
2. Upah untuk karyawan kontrak ditentukan dan diatur berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu perjanjian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 25
Kenaikan Upah

1. Perusahaan mengadakan peninjauan kembali atas upah secara massal sebagai penyesuaian tingkat biaya hidup pada setiap tahun sekali dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
2. Dalam rangka peninjauan kembali atas upah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatas, besaran atau tingkat kenaikan upah untuk masing-masing karyawan diberlakukan tidak sama seragam tetapi akan ditentukan dan tergantung atas hasil penilaian kinerja masing-masing karyawan tersebut.
3. Diluar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatas, Pimpinan perusahaan dapat melakukan peninjauan kembali atas upah yang didasarkan atas prestasi kerja yang luar biasa yang telah dilakukan oleh karyawan. Kenaikan upah ini disebut sebagai kenaikan upah istimewa, dan tidak tergantung atau dibatasi oleh periode waktu tertentu.
4. Penetapan penyesuaian upah sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas akan dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan.

Pasal 26
Upah Bagi Karyawan Selama Sakit Terus Menerus dan
Karyawan yang ditahan Pihak berwajib

1. Upah selama sakit terus menerus
1.1.Karyawan yang menderita sakit terus menerus sebagai akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka ketentuan upah dan lain – lainnya tunduk kepada peraturan perundang –undangan yang berlaku (UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek )
1.2. Karyawan yang menderita sakit terus menerus bukan sebagai akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, yang menurut keterangan dari dokter atau rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan memerlukan perawatan medis dan istirahat yang berkepanjangan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan upah dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Untuk 4 bulan pertama, dibayarkan 100% dari upah.
b.Untuk 4 bulan kedua, 75 % dari upah.
c.Untuk 4 bulan ketiga, 50 % dari upah.
d.Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan pengusaha.
2.Upah selama karyawan ditahan pihak yang berwajib
2.1Dalam hal pekerja/ buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/ buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
o Untuk 1 orang tanggungan : 25 % dari upah
o Untuk 2 orang tanggungan : 35 % dari upah
o Untuk 3 orang tanggungan : 45 % dari upah
o Untuk 4 orang tanggungan : 50 % dari upah
2.2 Bantuan sebagaimana ayat 1 diberikan paling lama 6 bulan terakhir terhitung sejak pekerja ditahan oleh pihak berwajib.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dan (2) diatas diberlakukan hanya bagi karyawan tetap.
4. Bagi karyawan kontrak, maka ketentuan tentang pemberian upah selama sakit dan atau selama ditahan pihak berwajib, ditentukan berdasarkan atau mengacu kepada isi perjanjian kontrak yang didasarkan atas kesepakatan bersama dan menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 27
Tunjangan – Tunjangan Diluar Pengupahan

1.Tunjangan Hari Raya ( THR )
1.1. Kepada karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap dan telah bekerja sekurang-kurangnya selama I (satu) tahun, perusahaan akan memberikan THR yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ( Permenaker No. Per. 04/Men/1994.
1.2. Besarnya tunjangan hari raya tersebut pada angka 1.1 diatas adalah sebagai berikut :
a.Karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun disesuai peraturan Pemerintah yang berlaku.
b.Karyawan masa kerja 1 (satu) tahun dan seterusnya adalah 1 (satu) bulan upah.
1.3. Karyawan selain yang termasuk karyawan tetap (karyawan kontrak dan paruh waktu) dan telah bekerja di perusahaan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan diberi THR yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
1.4. Tunjangan Hari Raya tersebut akan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya tersebut tiba.

2. Bonus-bonus
Perusahaan memberikan bonus-bonus, baik kepada karyawan tetap dan atau karyawan kontrak, yang jenis, besar, dan kriterianya akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB X
JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN

Pasal 28
Bantuan Biaya Persalinan

1. Perusahaan memberikan bantuan biaya atas persalinan istri karyawan atau karyawan sendiri yang berstatus tetap dan atau kontrak full-time.
2. Ketentuan bantuan biaya persalinan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perusahaan
3. Bantuan diberikan paling banyak sampai batas anak ke-dua.

Pasal 29
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Perusahaan mengikutsertakan karyawan tetap dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan penyelenggaraan Jamsostek (UU No.3 Th 1992) atau sekurang – kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan dan untuk karyawan kontrak disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 30
Jaminan Hari Tua

1. Untuk menjamin kesejahteraan hari tua karyawan dan untuk menjamin kelangsungan pendapatan karyawan yang oleh karena sesuatu hal tersebut tidak dapat / tidak sanggup meneruskan pekerjaannya atau hilangnya kemampuan mencari nafkah, perusahaan akan mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi dana hari tua bekerja sama dengan salah satu lembaga asuransi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh perusahaan.
2. Bantuan keikutsertaan dalam program asuransi dana hari tua tersebut pada ayat (1) diatas diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan kontrak full-time yang sudah memiliki masa kerja di perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau karyawan kontrak berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 31
Asuransi kecelakaan dan kematian

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kejadian yang dapat menimbulkan hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan karyawan yang disebabkan oleh kecelakaan dan atau kematian, perusahaan akan mengikut sertakan dan memberikan bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi kecelakaan dan kematian bekerjasama dengan PT. JAMSOSTEK atau sekurang-kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan.
2. Bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi kecelakaan dan kematian tersebut pada ayat 1 diatas diberikan kepada karyawan tetap.
3. Kepesertaan bagi karyawan selain karyawan tetap ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan dan akan diatur dalam peraturan sendiri.
4. Besarnya bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) diatas ditentukan berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan serta peraturan yang berlaku dari PT JAMSOSTEK atau sekurang-kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan.

BAB XII
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA
Pasal 32
Izin Meninggalkan Pekerjaan

Seorang karyawan dapat diberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah sejumlah hari dan waktu seperti tersebut dibawah ini :
a. Istri atau suami/anak, orang tua, mertua karyawan meninggal dunia selama 3 (tiga) hari;
b. Istri karyawan melahirkan selama 2 (dua) hari;
c. Karyawan melangsungkan pernikahan selama 3 (tiga) hari;
d. Khitanan Anak laki-laki karyawan maksimum 2 orang anak selama 2 (dua) hari ;
e. Saudara kandung meninggal selama 1 (satu) hari ;
f. Menjaga Istri/suami/anak sah yang sakit keras atas nasehat dokter dengan disertai surat keterangan dari dokter selama – lamanya 2 (dua) hari;
g. Memenuhi panggilan instansi pemerintah untuk sesuatu urusan dirinya yang tidak dapat diwakili oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan akan menimbulkan sanksi hukum bagi yang bersangkutan selama 1 ( satu ) hari;
h. Memperpanjang KTP dan SIM/Akte kelahiran anak, selama ½ hari;
i. Tetangga/ kerabat jauh meninggal, selama ½ hari.

Pasal 33
Cuti/Istirahat Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun sebanyak 12 hari kerja dengan tetap mendapat upah penuh
2. Cuti tahunan harus diambil pada tahun yang bersangkutan. Setiap cuti yang sudah diberitahukan kepada karyawan tetapi tidak diambil pada akhir triwulan akan lewat waktu dan hangus dengan sendirinya.
3. Bilamana terjadi PHK karena perlakuan yang tidak baik, semua cuti tahunan karyawan tersebut yang belum diambil akan hangus.
4. Surat permohonan cuti untuk karyawan diajukan kepada Manager Personalia atas persetujuan atasan langsung karyawan.
5. Khusus untuk Manager Departemen dan personalia permohonan cutinya langsung diajukan kepada pimpinan perusahaan.
6. Surat permohonan cuti sudah harus diajukan 1 (satu) bulan di muka dan selambat- lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelum hari kerja cuti dimulai
7. Apabila berhubung karena kesibukan kerja dan atau kebutuhan perusahaan, maka perusahaan dapat menunda ijin cuti atau ijin cuti dapat diberikan dengan cara diambil secara bertahap tidak sekaligus.
8. Setiap karyawan yang tanpa ijin sebelumnya dari pimpinan perusahaan memperpanjang waktu cutinya akan dianggap sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah, kecuali karyawan dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pimpinan perusahaan. Apabila perpanjangan cuti ini berlangsung selama lebih dari 5 (lima) hari kerja terus menerus, maka karyawan dianggap oleh perusahaan sebagai atas kemauan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan
9. Hak cuti tahunan karyawan tidak dapat dikompensasikan dengan uang.
10. Setiap karyawan yang ijin meninggalkan pekerjaan bukan karena sakit, maka akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunannya.

Pasal 34
Cuti Tahunan Dipercepat

Untuk keadaan- keadaan yang luar biasa, karyawan dapat meminta cuti tahunan yang dipercepat. Permohonan cuti ini tergantung pada urgensi pekerjaan. Namun, semua cuti yang dipercepat akan diperlakukan sebagai cuti diluar tanggungan.

Pasal 35
Izin Sakit Karyawan

1. Perusahaan memberikan izin sakit kepada karyawan agar mereka dapat beristirahat atas nasehat dokter.
2. Pekerja/ buruh sakit hanya akan diakui oleh perusahaan bilamana ditunjang oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah.
3. Pemberian cuti sakit kepada karyawan dapat dilakukan apabila karyawan yang bersangkutan telah terlebih dahulu memberitahukanya kepada atasan langsung karyawan atau ke Departemen Personalia dengan tidak melebihi waktu 48 jam. Apabila tidak dipenuhi, karyawan tersebut dianggap absen dari pekerjaan tanpa izin atau alasan yang masuk akal. Izin yang disebabkan karena penyakit gigi, keguguran atau aborsi akan dianggap izin apabila ada surat keterangan dari Dokter/ bidan.

Pasal 36
Cuti Sakit Untuk Waktu Yang Lama

Jika seseorang karyawan yang telah bekerja minimal selama 1 Tahun mengidap suatu penyakit yang menurut rumah sakit adalah suatu penyakit dengan jangka waktu yang panjang dan mendapatkan izin dari dokter yang ditunjuk perusahaan, memerlukan perawatan medis yang berkepanjangan serta terus menerus atau istirahat, karyawan tersebut berhak atas cuti dengan diberikan upah sebagai mana tersebut dalam Bab IX pasal 22 ayat 1 peraturan ini.

Pasal 37
Cuti nikah

1. Kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan, perusahaan memberikan izin nikah selama 3 hari berturut turut:
2. Permohonan izin nikah harus didukung bukti-bukti yang sah secara hukum.

Pasal 38
Cuti Hamil

1. Bagi karyawan wanita yang akan melahirkan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1½ bulan sebelum dan 1½ bulan sesudah melahirkan.
2. Bagi karyawan wanita yang mengalami keguguran kandungan diberi waktu cuti 1½ bulan.
3. Permohonan untuk cuti hamil harus disertai dengan bukti-bukti pendukung medis dan ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal itu.

Pasal 39
Hari-hari Libur Umum

Karyawan berhak atas hari-hari libur umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak bekerja dengan mendapat upah terkecuali bagi karyawan yang berstatus part-time.

Pasal 40
Ijin Meninggalkan Tugas Pekerjaan Untuk Kepentingan Menunaikan
Ibadah Haji

1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan yang akan menunaikan ibadah haji atau ibadah lain menurut agamanya masing-masing.
2. Karyawan yang akan menunaikan ibadah haji harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan perusahaan dengan melampirkan surat keterangan bukti pendaftaran sebagai calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh departemen agama atau pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 15 hari sebelum cuti tersebut dilaksanakan.
3. Ijin berpergian menunaikan ibadah haji diberikan untuk selama 1 ½ bulan atau sesuai dengan keputusan pemerintah.

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 41
Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja dapat diputuskan melalui pemberitahuan lisan atau tertulis baik oleh karyawan sendiri atau oleh perusahaan. Waktu pemberitahuan tertulis menurut posisi yang dijabat adalah:
a.Karyawan dalam masa percobaan satu minggu sampai satu bulan
b.Karyawan tetap satu sampai tiga bulan
c.Karyawan kontrak akan diberitahukan kepada bersangkutan kontraknya berakhir.

Pasal 42
Pemutusan hubungan kerja

1. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tidak hormat terhadap karyawan apabila :
a. Karyawan melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pada pasal 15 peraturan ini.
b. Karyawan telah diberikan peringatan tertulis tiga kali dan atau Surat Peringatan III tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama.
c. Karyawan bekerja pada perusahaan lain tanpa persetujuan Pimpinan Perusahaan.
d. Karyawan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukuman pidana dan perdata
2. Perusahaan dapat memberhentikan karyawan dengan hormat apabila
a. Atas kemauan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan dan akan mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja
b. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan dari dokter
c. Meninggal dunia
3. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan pesangon untuk hal – hal sebagai berikut:
a. Pengunduran diri.
b. Kontrak kerja habis.
c. Melakukan kesalahan kategori berat.
d. Karyawan yang diputus dan/atau memutuskan hubungan kerja karena melakukan kesalahan yang sama setelah mendapatkan surat peringatan ketiga kalinya.
e. Karyawan masa percobaan
4. Diluar ketentuan ayat (3) tersebut diatas, perusahaan berkewajiban memberikan uang pesangon dan uang jasa yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan No. 13. TH 2003 Bab XII sebagai berikut :
4.1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang – kurangnya sebagai berikut :
a.Masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun …. …. 1 bulan upah
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun …. …. 2 bulan upah
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun …. …. 3 bulan upah
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun …. …. 4 bulan upah
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun …. …. 5 bulan upah
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun …. …. 6 bulan upah
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun …. …. 7 bulan upah
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun …. …. 8 bulan upah
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun …. …. 9 bulan upah

4.2. Besarnya uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut :
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun …. …. 2 bulan upah
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun …. …. 3 bulan upah
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun …. …. 4 bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun …. …. 5 bulan upah
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun …. …. 6 bulan upah
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun …. …. 7 bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun …. …. 8 bulan upah
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. 10 bulan upah
4.3.Uang penggantian hak yang diterima sebagai berikut :
a. Cuti tahunan yang belum diambil belum gugur.
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya tempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja.
c. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 43
Masa Pensiun

Mengingat dan mempertimbangkan kondisi fisik serta usia kerja, maka perusahaan menetapkan bagi karyawan yang memasuki usia 55 tahun / lebih adalah sebagai karyawan yang memasuki masa istirahat / pensiun dan perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan tersebut atas pengabdiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun apabila perusahaan masih membutuhkan dan karyawan tersebut bersedia atau sepakat, maka karyawan tersebut digolongkan sebagai karyawan honorer.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 44
Penghargaan

1. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang :
a. Telah bekerja selama 8 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
b. Telah bekerja selama 16 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
c. Telah bekerja selama 24 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
d. Menemukan metode kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat bagi Perusahaan
e. Telah berjasa sehingga perusahaan terhindar dari bencana
f. Telah berjasa dan dapat membawa nama baik perusahaan
g. Telah membantu perusahaan dalam memberikan keterangan yang diperlukan mengenai tindakan-tindakan yang sangat merugikan perusahaan baik yang dilakukan karyawan sendiri maupun pihak luar
h. Menunjukkan hasil prestasi kerja yang memuaskan.

2. Bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang termasuk dalam kategori tersebut pada ayat (1) diatas, akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan kemampuan perusahaan.

BAB XIV
PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUHAN

Pasal 45
Prosedur Penyampaian Keluhan

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk menjaga hubungan yang baik dan rukun, maka dilakukan upaya untuk memecahkan setiap keluhan karyawan pada tingkat seawal mungkin dengan cara yang terbaik dan seadil-adilnya.
Langkah 1 :Seorang karyawan yang mempunyai keluhan dapat membawa permasalahannya ke atasan langsung
Langkah 2 :Jika masalah itu tidak terpecahkan maka karyawan tersebut dapat datang kepada atasannya yang lebih tinggi
Langkah 3 :Bilama keluhan belum juga terpecahkan, masalah ini dapat langsung dibawa ke manajer Personalia
Langkah 4 :Jika keluhan karyawan tersebut masih belum juga terpecahkan dapat dirujukkan kepada pimpinan Perusahaan dan atau Disnakerdukcapil yang ditunjuk sebagai perantara.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 46

1. Segala sesuatu yang belum diatur didalam peraturan perusahaan ini akan diatur dikemudian hari, sepanjang tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
2. Bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan, akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Peraturan perusahaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Ceria Toserba Lubuklinggau, Berlaku 2 (dua) tahun.

Ditetapkan di : Lubuklinggau.
Pada Tanggal : 12 Mei 2008.

S A P A N G I
DIR. HRD
Disesuaikan Dengan Hasil Perbaikan :
Karyawan Ceria Toserba Lubuklinggau :

Arman Pramudyah, Amd ( ………………….. )
Asst Manager

Nurhayati, Amd ( …………………… )
Chief Accounting

ABADI GROUP

PERATURAN PERUSAHAAN
CERIA TOSERBA – LTC
JL. Yos Sudarso No. 90
Telp. (0733) 7329899 Fax. (0733) 732918
Lubuklinggau Sumatera Selatan

LUBUKLINGGAU
2008
BAB I
UMUM

Pasal 1
Istilah-Istilah

1. Perusahaan adalah Ceria Toserba Lubuklinggau yang mengelola Toko Serba Ada didalam Gedung Linggau Plaza Komplek Linggau Trade Center, di bawah naungan Abadi Group, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 90 Lubuklinggau Sumatera Selatan. Selanjutnya dalam Peraturan ini disebut perusahaan.
2. Pimpinan perusahaan adalah General Manager yang dibantu oleh Operasional Manager sebagai pelaksana harian di Ceria Toserba.
3. Karyawan adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, mendapat upah karena jasa dan bekerja pada lingkungan perusahaan, dipekerjakan oleh pimpinan perusahaan.
4. Keluarga karyawan adalah suamai/isteri pertama dan anak-anaknya (maksimal sampai anak kedua) yang sah dan terdaftar secara resmi pada perusahaan.

BAB II
KLASIFIKASI KARYAWAN

Pasal 2
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Hubungan Kerja

1. Karyawan Tetap
Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan untuk periode yang tidak ditentukan atas dasar surat pengangkatan oleh pimpinan perusahaan melalui suatu Surat Keputusan Perusahaan.
2. Karyawan Kontrak
Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan untuk periode tertentu yang dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja waktu tertentu dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja dengan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kontrak ini dapat diperbaharui tergantung pada kinerja dan kebutuhan karyawan atau perusahaan.

Pasal 3
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Fungsi

1. Karyawan Front Office
Adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas atau pekerjaan sebagai tenaga lapangan di Ceria Toserba Lubuklinggau yang meliputi karyawan di store Departement dan Service Departement.

2. Karyawan Back Office
Adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas atau pekerjaan sebagai tenaga staf (kantor) di Ceria Toserba, yang meliputi karyawan di Accounting Department, Personal Departemen & Research and Development Departement.

BAB III
PROSEDUR PENERIMAAN KARYAWAN

Pasal 4
Kriteria Penerimaan Karyawan

1. Penerimaan karyawan baru disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi jabatan yang ada dan hal tersebut dilakukan dengan seijin Pimpinan Perusahaan lebih dahulu
2. Pengisian formasi jabatan yang lowong diusahakan dengan terlebih dahulu mencari tenaga dari dalam Perusahaan sendiri dan jika tidak memungkinkan dicari dari pelamar-pelamar diluar Perusahaan.
3. Penerimaan karyawan baru harus berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dengan memilih pelamar-pelamar yang potensial yang memeiliki kemampuan profesional dan teknis untuk menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawab di Perusahaan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin, dengan persyaratan :
a. Seorang laki-laki atau wanita umur minimal 18 tahun ;
b. Dipersyaratkan meiliki Kartu Pencari Kerja (AK/1) dari Disnakerdukcapil Kota Lubuklinggau;
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pihak kepolisian ;
d. Lulus dari seleksi / testing yang diadakan oleh Perusahaan;
e. Pemeriksaan sebelum bekerja ;
Semua pelamar sebelum diterima bekerja di Perusahaan harus menyertakan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang mengatakan bahwa mereka layak untuk bekerja di Perusahaan ;
f. Memberikan surat keterangan lainnya yang diperlukan ;
g. Mengisi Application Form atau formulir data pribadi yang disediakan..
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Perusahaan, akan diangkat sebagai karyawan masa percobaan untuk periode paling lama 3 (tiga ) bulan atau masa orientasi selama 3 bulan.
5. Apabila pencari kerja yang bersangkutan telah diterima bekerja, maka instansi/ perusahaan yang menerima agar mengembalikan AK/1 tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Pasal 5
Masa Percobaan

1. Pemberian masa percobaan kepada calon karyawan dimaksudkan agar yang bersangkutan terbiasa dengan Perusahaan dan fungsi-fungsi pekerjaan, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan menilai kinerja calon karyawan.
2. Apabila menurut penilaian Perusahaan calon karyawan yang telah menjalani masa percobaan tersebut tidak menunjukkan kinerja sesuai kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Pasal 6
Orientasi Bagi Karyawan Baru

1. Untuk membantu semua karyawan baru agar mengenal Perusahaan dan kebijakan– kebijakannya, Perusahaan merancang suatu program Orientasi bagi karyawan baru, baik karyawan front office maupun back office.
2. Program orientasi ini wajib diikuti oleh karyawan baru dan sepenuhnya diatur oleh perusahaan.

BAB IV
TATA TERTIB KERJA

Pasal 7
Waktu Kerja

1. Waktu kerja adalah jangka waktu dimana karyawan melakukan pekerjaan ditempat tertentu yang ditunjuk oleh Perusahaan.
2. Pada prinsipnya waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Jam kerja karyawan adalah 40 jam seminggu atau 173 jam sebulan
4. Jam kerja di Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
a. Karyawan Biasa :
Shift I : 08.00 s/d 16.00 WIB
Shift II : 13.30 s/d 21.30 WIB
b. Security :
Shif I : 07.00 s/d 15.00 WIB
Shif II : 13.30 s/d 21.30 WIB
Shif III : 23.00 s/d 07.00 WIB

5. Jam kerja sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas sudah termasuk 1 (satu) jam untuk istirahat.

Pasal 8
Kehadiran Dan Absensi

1. Tiap karyawan hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila karyawan terlambat waktu hadir diwajibkan untuk memberitahukan kepada atasannya langsung dan atau ke Departemen Personalia.
3. Apabila karyawan tidak dapat hadir (sakit/izin) harus memberikan surat keterangan dari Dokter/ Wali.
4. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas tidak terpenuhi, maka karyawan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran, dan dapat dikenakan sanksi oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 9
Lembur

1. Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan tetap dan atau kontrak diluar atau melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
2. Apabila ada suatu pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda penyelesaiannya, maka Perusahaan dapat mewajibkan karyawan untuk kerja lembur.
3. Kerja lembur dapat dilakukan hanya dan jika ada persetujuan dari atasan karyawan langsung atau dari Departemen Personalia.
4. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
5. Bagi karyawan yang bekerja diluar atau melebihi waktu kerja dan atas pekerjaanya itu kemudian mendapatkan upah yang dihitung berdasarkan volume pekerjaannya.

Pasal 10
Disiplin Dan Perilaku

Perusahaan menginginkan setiap karyawan dapat mempertahankan standar yang tinggi untuk perilaku pribadi, bertanggung jawab dan perasaan memiliki dalam melakukan pekerjaan. Oleh karenanya perlu untuk memelihara adanya disiplin dan tingkah laku yang baik diantara karyawan untuk dapat menjamin kepentingan perusahaan maupun kepentingan para karyawan.
Disiplin tidak dimaksudkan untuk menjadi alat hukum, tetapi untuk perbaikan. Tujuannya ialah mendorong adanya suatu perubahan sikap yang diperlukan.

Pasal 11
Kewajiban Karyawan

Karyawan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan peralatan kerja yang dibebankan / dipercayakan
Kepadanya.
2. Menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya semua barang-barang milik Perusahaan terutama yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
3. Membaca, mengikuti, memperhatikan dan mentaati semua peraturan yang berlaku, sejauh tidak menyimpang dari Peraturan Perusahaan ini.
4. Mengerahkan dan mencurahkan segala daya upaya, kepandaian dan kemampuannya di dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya oleh Perusahaan.
5. Mentaati setiap perintah dinas yang diberikan atasanya menurut spesifikasi kerja yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.
6. Segera melapor kepada atasan dan atau petugas keamanan apabila mengetahui adanya kehilangan, kerusakan barang/alat milik perusahaan serta penyimpangan dari ketentuan yang ada.
7. Menjaga nama baik dan pandai menyimpan rahasia perusahaan.
8. Menjaga sopan santun dan kesusilaan di lingkungan kerja perusahaan.
9. Peduli terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan kerja serta sanggup memelihara seluruh fasilitas milik perusahaan.
10. Selalu berada ditempat kerja selama jam kerja dan tidak dibenarkan bepergian ke tempat lain bukan untuk maksud atau kepentingan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya atau atas perintah atasannya.
11. Meminta ijin secara tertulis terlebih dahulu kepada atasanya sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila mempunyai kepentingan untuk meninggalkan tempat kerjanya.
12. Berusaha dan bekerja sama menjaga keamanan, keselamatan dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang tertib, aman dan harmonis.
13. Mencegah usaha gangguan didalam maupun diluar Perusahaan yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan / merugikan Perusahaan.
14. Memberikan alasan tertulis berikut bukti-bukti yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Perusahaan apabila adanya suatu hal yang sangat mendesak, sehingga karyawan harus meninggalkan pekerjaan tanpa dapat meminta ijin / persetujuan terlebih dahulu dari atasannya.
15. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan / dipercayakan kepada bawahannya dan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja yang dilakukan oleh bawahannya.
16. Pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban karyawan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan sangsi.

Pasal 12
Kategori Pelanggaran
Tata Tertib dan Disiplin Kerja

Pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja terbagi dalam dua kategori pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja:
3. Kategori etiket kerja dan keselamatan kerja
4. Kategori ketertiban umum

Pasal 13
Pelanggaran Etiket Kerja dan Keselamatan Kerja

2. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran etiket kerja terdiri dari:
a. Masuk Kerja
b. Waktu Kerja
c. Kewajiban dan Kebersihan
Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas terdiri dari:

No Jenis Pelanggaran Pelanggaran yang
dilakukan Sanksi/hukuman
1 Datang kerja terlambat secara berturut-turut/tidak, tanpa alasan, fakta, bukti yang sah dalam 1 bulan 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
9/10 kali Peringatan lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
2 Mangkir berturut-turut maupun tidak (tanpa keterangan yang sah atau izin atasannya) dalam 1 bulan 1 hari
2 hari
3 hari
> 4 hari SP I
SP II
SP III
Dianggap mengundurkan diri
3 Mangkir berturut-turut maupun tidak (tanpa keterangan yang sah atau izin atasannya) dalam 1 tahun 3 hari
4 hari
5 hari
6 hari
> 7 hari Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
4 Mengisi/menyuruh orang lain untuk mengubah catatan jam kerja pada kartu hadir (time card) miliknya atau orang lain, baik diwaktu hadir maupun diwaktu mangkir 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
PHK
5 Tidak memakai kartu pengenal/name tag, pakaian seragam yang telah ditentukan selama jam kerja 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
6 Mengabaikan pekerjaan dengan meninggalkan tempat kerja atau berada di outlet lain tanpa izin dari atasan / Spv 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
7 Tidur pada waktu jam kerja dengan sengaja 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
PHK
8 Menolak / lalai menjalankan perintah kerja yang layak dari atasan yang berhubungan langsung / tidak langsung dengan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
9 Membuat kegaduhan, mengobrol, berkerumun, berjalan-jalan, berteriak, mengganggu ketentraman tamu / teman sekerja lainnya dengan mengabaikan tugas pekerjaan 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
10 Menolak perintah kerja / lembur yang layak dari atasan untuk kepentingan perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
PHK
11 Menyalahgunakan ketentuan jam kerja / lembur yang telah diatur oleh atasan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
PHK
12 Lalai menyimpan / merapihkan peralatan kerja, surat, dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya dan lalai mengunci ruangan kerja yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam 1 bulan 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
13 Lalai mematikan kran air, lampu, dan peralatan kerja (misal: kalkulator, computer, kompresor, dll) setelah selesai dipergunakan 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
14 Lalai melaksanakan / menjaga kebersihan peralatan kerja yang menjadi tangung jawabnya dimana hal tersebut seharusnya dilaksanakan (dalam 1 bulan) 1 kali
2/3 kali
4/5 kali
6/7 kali
> 7 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
15 Lalai dalam tugas atau mengalihkan tugas pada orang lain tanpa persetujuan atasan / perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali SP I
SP II
SP III
PHK
16 Dengan sengaja merusak alat-alat / barang perusahaan / tamu atau menghilangkannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan Ringan
Berat SP III
PHK
17 Lalai dalam sapaan (greeting) terhadap tamu berturut-turut atau tidak dalam 1 bulan 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
18 Mengemudikan kendaraan perusahaan tanpa izin atasan / perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
PHK
19 Mengemudikan kendaraan perusahaan tanpa hati-hati dengan akibat menimbulkan kecelakaan, tabrakan, kerusakan pada kendaraan Ringan
Berat SP III
PHK
20 Lalai atau ceroboh dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehingga menimbulkan kecelakaan, kerusakan / cacat pada barang dan orang lain Ringan
Berat SP III
PHK
21 Memakai barang-barang atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi berturut-turut / tidak dalam 1 bulan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
22 Bekerja tidak sesuai dengan jadwal (schedule) yang ada tanpa mengisi form change schedule terlebih dahulu 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
PHK
23 Makan atau merokok selain di tempat yang telah ditentukan 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
PHK
24 Mempergunakan fasilitas handphone selama jam kerja berlangsung (kecuali atas izin perusahaan) 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
25 Tidak menghadiri briefing yang diadakan oleh manajemen atau intern briefing masing-masing departemen / outlet 1 kali
2 kali
3 kali
> 3 kali SP I
SP II
SP III
PHK
26 Tidak berpenampilan rapi, bersih, dan menarik (mulai dari rambut sampai dengan kaki) 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
27 Tidak menjaga dan merawat barang milik pribadi ataupun teman sekerja yang berada diarea loker 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
28 Tidak melaksanakan setiap ketentuan serta pengumuman yang berlaku di Ceria Toserba Lubuk Linggau baik secara lisan maupun tertulis 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
29 Tidak mengisi time card yang telah disediakan oleh perusahaan baik waktu masuk dan atau pulang kerja 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
30 Tidak melaporkan kepada perusahaan atau kepada yang berwajib (security) apabila ada hal-hal yang merugikan / mengacaukan serta mengganggu keamanan perusahaan 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
31 Berada di luar lingkungan Ceria Toserba Lubuk Linggau pada saat jam kerja tanpa ada izin dari atasan serta tanpa mengisi form izin keluar 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
32 Membawa barang-barang berharga / dokumen penting ke tempat kerja 1/2 kali
3/4 kali
5/6 kali
7/8 kali
> 8 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK
33 Tidak menghormati pimpinan dan sesama karyawan serta tamu 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
> 4 kali Teguran lisan
SP I
SP II
SP III
PHK

Pasal 14
Pelanggaran Ketertiban Umum

Setiap perbuatan karyawan yang termasuk dalam kategori pelanggaran ketertiban umum antara lain terdiri dari:
3. Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana / kriminal diantaranya:
o Mencuri, menipu, dan memalsukan sesuatu hal baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan
o Merampas / menggelapkan barang / uang milik perusahaan atau orang lain
o Menganiaya, menghina secara kasar / berat atau mengancam atasan dan atau teman sekerja dan atau tamu
o Melakukan perbuatan asusila dan atau perjudian di lingkungan kerja
o Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau tamu yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara
o Mengambil jiwa orang lain
o Merusak / menghilangkan dengan sengaja atau tidak harta / barang ataupun inventaris perusahaan dan atau tamu dan atau rekan sekerja
o Mabuk, menghisap ganja / berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan / melanggar kesusilaan ditempat kerja / tempat lainnya yang dapat berakibat jelek terhadap pekerjaan
o Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama karyawan, pengusaha, dan tamu dengan jalan menghasut, menfitnah, dan sebagainya
o Membawa senjata tajam atau senjata api yang tidak ada hubungannya dalam pelaksanaan kerja di tempat kerja
o Melakukan tindakan pidana lainnya termasuk mereka terlibat langsung atau tidak langsung dengan masalah NARKOBA & MIRAS
o Menyalahgunakan jabatan yang diberikan sehingga merugikan perusahaan / rekan / tamu
4. Perbuatan / tindakan yang bersifat administratif antara lain:
o Membongkar, membocorkan rahasia perusahaan
o Melakukan manipulasi data
o Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan
o Melakukan tindakan yang bersifat mempengaruhi, mengajak, memprovokasi orang lain / karyawan lain yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan tamu, karyawan lain dan atau mengganggu stabilitas perusahaan.
Sanksi hukuman terhadap pelanggaran ketertiban umum sebagaimana tersebut di atas adalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tidak Hormat.

Pasal 15
Berlakunya Surat Peringatan

Masa berlakunya surat peringatan ditetapkan sebagai berikut:
6. Surat peringatan I berlaku untuk jangka waktu 3 bulan
7. Surat peringatan II berlaku untuk jangka waktu 6 bulan
8. Surat peringatan III berlaku untuk jangka waktu 12 bulan
9. Apabila karyawan sudah pernah mendapat peringatan tertulis maupun tidak dari manajemen kemudian mengulangi lagi tindakan tersebut maka yang bersangkutan diberikan sanksi berupa:
o Peninjauan / pemindahan tugas dan jabatan
o Skorsing paling lama 6 bulan dengan mendapat upah 100 % dan karyawan yang bersangkutan wajib hadir (absen)
o PHK dengan tidak hormat

Pasal 12
Larangan Bagi Karyawan

Karyawan dilarang melakukan :

1. Kesalahan Kategori I ( ringan ), yaitu :
a. Tidak mengisi waktu tanda hadir atau mengisinya tidak sesuai dengan waktu kehadirannya.
b. Mengisi kartu tanda hadir karyawan lain dan atau menyuruh / membiarkan kartu tanda hadirnya dicap/diisi oleh karyawan lain.
c. Hasil kerja yang selalu tidak memuaskan walaupun sudah diberikan kesempatan yang wajar dengan berjenis-jenis pekerjaan ataupun di tempat-tempat yang berlainan.
d. Menolak kerja lembur pada saat yang diperlukan, kecuali alasan yang dapat diterima perusahaan.
e. Berpakaian tidak rapi (termasuk tidak mengenakan seragam pada hari – hari yang telah di tentukan ) dan/atau ke kantor dengan memakai sandal tanpa suatu alasan yang dapat diterima.
f. Melanggar disiplin kerja pada umumnya, termasuk datang terlambat dan/atau pulang sebelum jam kerja dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dan hal ini berulang – ulang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau meninggalkan pekerjaan tanpa seijin atasanya dan sebagainya, maka perusahaan akan memberikan teguran lisan dan tertulis.
g. Menyalah gunakan atau membuang-buang waktu bermalas-malasan, tidur-tiduran/ kedapatan tidur pada jam-jam kerja ditempat/ruangan kerja.
h. Melakukan pekerjaan secara serampangan, sehingga merugikan Perusahaan.
i. Merokok ditempat-tempat yang secara resmi dilarang oleh Perusahaan (khususnya diruangan ber AC)
j. Membawa alat-alat kerja atau barang-barang milik Perusahaan ke luar tempat kerja/ halaman Peusahaan, tanpa ijin atasan yang dikuasakan oleh Pimpinan Perusahaan.
k. Malas yang berlebih – lebihan atau sering mangkir/atau hal- hal lain yang merugikan Perusahaan.
l. Tidak mengenakan kartu tanda pengenal karyawan selama berada dilingkungan kerja.
m. Malas dan tidak ramah dalam melayani kebutuhan pelanggan (Internal maupun eksternal)
n. Menunjukkan sikap kaku dan tidakmau bekerjasama dengan rekan sekerja.
o. Makan pada saat jam kerja dan sambil melayani konsumen.

2. Kesalahan Kategori II (Berat), yaitu :
a. Membuat keonaran (berkelahi), mabuk dan berjudi ditempat kerja.
b. Pencurian, penggelapan, pemalsuan, penipuan dan/atau kejahatan-kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta milik Perusahaan.
c. Penganiayaan, penghinaan secara kasar, memfitnah atau melakukan ancaman yang membahayakan dan/atau menyerang pimpinan, anggota keluarga pimpinan dan/atau teman sekerja lainnya.
d. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan menyebabkan milik Perusahaan menjadi ancaman.
e. Membongkar rahasia Perusahaan atau rahasia rumah tangga Pimpinan.
f. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan data kepegawaian, surat keterangan tentang berakhirnya hubungan kerja yang lalu yang diberikan pada waktu melamar.
g. Membawa, mengedarkan, mempergunakan narkotik dan/atau obat terlarang sejenis lainnya.
h. Menggunakan kedudukan yang diperoleh dalam jabatanya untuk mencari keuntungan pribadi maupun pihak ketiga dan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
i. Dengan bersikeras menolak melaksanakan tugas yang wajar yang ditetapkan oleh atau untuk Perusahaan walaupun telah diperingatkan,Misal menolak tugas mutasi yang diberikan oleh Perusahaan.
j. Mengadakan atau menghadiri pertemuan-pertemuan/rapat-rapat, mengedarkan /menempelkan poster-poster, plakat-plakat, pamflet-pamflet, surat edaran, tanpa persetujuan Pimpinan perusahaan, yang sifatnya menghasut dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
k. Tanpa wewenang yang sah membawa ke lingkungan perusahaan senjata api, petasan atau bahan peledak lainnya, senjata tajam atau alat untuk perkelahian lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas pekerjaan atau jabatannya.
l. Mengucapkan kata-kata cacian tidak senonoh, menghina, mengeluarkan kata-kata ancaman atau kata-kata yang menunjukkan sikap permusuhan (anti) terhadap teman sejawat dan/atau atasan serta Pimpinan Perusahaan
m. Memfitnah dan menjelek-jelekkan rekan sekerja tanpa bukti yang jelas.

BAB V
SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 13
Tindakan Atas Pelanggaran

1. Perusahaan akan memberikan saknsi-sanksi kepada karyawan yang terbukti tidak mematuhi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan ini.
2. a. Karyawan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan larangan- larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini dan atau telah melakukan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori I (ringan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), kepadanya akan diberikan sangsi atau tindakan berupa teguran.
b. Apabila karyawan yang bersangkutan masih tetap melakukan kesalahan dengan kategori yang sama setelah mendapatkan teguran, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan Pertama (1) dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.
c. Apabila dalam masa berlakunya Surat Peringatan I tersebut, karyawan terbukti lagi melakukan kesalahan dengan kategori yang sama, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan II dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
d. Apabila dalam masa berlakunya Surat Peringatan II tersebut karyawan terbukti lagi melakukan kesalahan dengan kategori yang sama, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan III dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Dan apabila masa berlakunya Surat Peringatan III tersebut karyawan terbukti melakukan kesalahan lagi dengan kategori yang sama, kepadanya akan dikenakan sanksi berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Bab XII Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003).
3. a. Terhadap karyawan yang terbukti melakukan kesalahan yang termasuk ke dalam pelanggaran kategori II (berat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), Perusahaan dapat langsung memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
b. Karyawan yang melakukan kesalahan yang termasuk ke dalam pelanggaran kategori II (berat) dan yang membuat kerugian keuangan Perusahaan, selain sanksi berupa pemutusan hubungan kerja maka kepadanya juga diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Pasal 14
Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan dan menunjang pengembangan karir, kepada karyawan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diatur dan ditetapkan oleh perusahaan.
(2) Modul Pendidikan dan pelatihan karyawan ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan kerja karyawan dan kebutuhan perusahaan.
(3) Bagi karyawan yang ditunjuk dan kemudian tidak dapat hadir untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan, harus memberikan alasan tertulis yang disahkan oleh atasanya.
(4) Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi program pendidikan dan pelatihan yang diadakan, Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan tersebut setelah program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA
Pasal 15
Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja karyawan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap karyawan secara menyeluruh, agar karyawan mampu bekerja secara efektif, efisien dan produktif, sehingga kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan dapat terpenuhi.
2. Penilaian kinerja karyawan oleh perusahaan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan pekerjaannya.
b. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan
c. Menentukan pemberian promosi, kenaikan gaji dan pemberian penghargaan lainnya.
d. Menghindari adanya pilih kasih perlakuan oleh pimpinan perusahaan atau atasan langsung karyawan.
e. Mengukur sejauhmana peningkatan kualitas kerja yang dicapai oleh setiap karyawan dari waktu ke waktu dengan cara membandingkan, pengamatan dan hasil penilaian prestasi kerja karyawan sebelumnya.
f. Memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dari waktu ke waktu.
g. Sebagai dasar pelaksanaan system pemberian penghargaan dan hukuman yang tegas bagi karyawan.
3. Penilaian kinerja karyawan meliputi penilaian atas:
a. Sikap kerja
b. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
c. Mutu pekerjaan
d. Kemajuan- kemajuan dalam pekerjaan
e. Kehadiran
f. Inisiatif dan Kreatif
g. Loyalitas
h. Proaktif

BAB VIII
PEMINDAHAN/MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI

Pasal 16
Pemindahan Karyawan

1. Apabila dianggap perlu, perusahaan dapat memindahkan seorang karyawan dari satu Bagian ke Bagian lainnya, baik dalam satu unit organisasi atau pun unit organisasi yang berbeda dilingkungan Abadi Group yang memerlukan, atau dari satu Bagian ke Bagian lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemindahan karyawan sepenuhnya merupakan wewenang Pimpinan perusahaan yang dilaksanakan oleh Departemen Personalia.
3. Perusahaan akan memperhatikan kemampuan dan kecakapan karyawan dalam memindahkan karyawan.
4. Karyawan tidak dapat menolak pemindahan tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima
5. Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan kepada karyawan dalam keadaan mendesak/darurat dengan pemberitahuan secara lisan, kemudian akan disusul dengan pemberitahuan secara tertulis selambat – lambatnya 2 (dua) minggu setelah karyawan tersebut melaksanakan tugasnya.
6. Kepada karyawan yang dipindahkan kedaerah lain bukan atas permintaan / permohonan karyawan, maka perusahaan akan menanggung biaya transportasi karyawan sekeluarga, pengangkutan barang-barang pemindahannya dan tempat tinggal atau penginapannya sesuai kebijakan Pimpinan Perusahaan.

Pasal 17
Promosi Karyawan

1. Promosi merupakan implementasi dari program perencanaan karir yang disusun oleh Perusahaan melalui Departemen Personalia.
2. Seorang karyawan dapat dipromosikan apabila:
a. Adanya lowongan pada tingkat yang lebih tinggi dan atas rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, dengan persetujuan Pimpinan Perusahaan.
b. Hasil Penilaian Kinerja karyawan memuaskan.
3. Dalam mengisi lowongan, perusahaan akan selalu mempertimbangkan pengisian lowongan dari jajaran karyawan yang adan dan yang memenuhi syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan tersebut.

Pasal 18
Demosi Karyawan
( Penurunan Golongan Jabatan/Peringkat )

(1) Perusahaan dapat mendemosikan karyawan apabila:
a. Hasil Penilaian Kinerja Karyawan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Perusahaan
b. Atas permintaan dan atas rekomendasi dari atasan dengan persetujuan pimpinan perusahaan
c. Karyawan tidak dapat memenuhi dan atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada BAB IV TATA TERTIB KERJA Pasal 7,8,10,11 dan Pasal 12 peraturan ini
(2) Demosi karyawan tidak mengurangi hak atas perolehan jumlah upah pokok, sedangkan tunjangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan pekerjaan dan jabatannya yang baru.

BAB IX
PENGUPAHAN

Pasal 19
Sistem Pengupahan

1. Penetapan upah adalah hak dan kewenangan penuh Pimpinan perusahaan dengan memperhatikan status, kedudukan, pangkat, golongan, keahlian, kemampuan dan keterampilan karyawan.
2. Perusahaan memberikan upah terendah kepada karyawan minimal sama besarnya dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang berlaku.
3. Pembayaran upah dilakukan setelah karyawan bekerja, dan dibayarkan melalui Bendahara yang ditunjuk oleh Pimpinan perusahaan pada setiap akhir bulan atau selambat-lambatnya setiap tanggal 5( lima) bulan berikutnya.
4. Perusahaan akan mengenakan pajak pendapatan (PPH Pasal 21) dari upah karyawan yang upahnya minimal Rp 1.000.000,- (satu juta) dan akan menyetorkan ke kas negara setiap bulannya.
5. Upah tidak dibayar bila karyawan tidak melakukan pekerjaan dan tanpa keterangan selama 5 hari berturut-turut, kecuali sakit berdasarkan surat keterangan dokter/ bidan yang telah ditentukan perusahaan.

Pasal 20
Upah Untuk Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak Full-time

1. Upah untuk karyawan tetap meliputi komponen-komponen upah sebagai berikut :
1.1. Gaji Pokok
Gaji Pokok adalah gaji dasar yang diberikan kepada karyawan (tetap dan atau kontrak full-time) menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan.
1.2. Tunjangan Tetap/ Tunjangan Jabatan
Adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang menduduki suatu jabatan struktural di perusahaan dan merupakan pencerminan langsung dari harga atau nilai jabatannya.
2. Upah untuk karyawan kontrak ditentukan dan diatur berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu perjanjian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 21
Kenaikan Upah

1. Perusahaan mengadakan peninjauan kembali atas upah secara massal sebagai penyesuaian tingkat biaya hidup pada setiap tahun sekali dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
2. Dalam rangka peninjauan kembali atas upah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatas, besaran atau tingkat kenaikan upah untuk masing-masing karyawan diberlakukan tidak sama seragam tetapi akan ditentukan dan tergantung atas hasil penilaian kinerja masing-masing karyawan tersebut.
3. Diluar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatas, Pimpinan perusahaan dapat melakukan peninjauan kembali atas upah yang didasarkan atas prestasi kerja yang luar biasa yang telah dilakukan oleh karyawan. Kenaikan upah ini disebut sebagai kenaikan upah istimewa, dan tidak tergantung atau dibatasi oleh periode waktu tertentu.
4. Penetapan penyesuaian upah sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas akan dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan.

Pasal 22
Upah Bagi Karyawan Selama Sakit Terus Menerus dan
Karyawan yang ditahan Pihak berwajib

1. Upah selama sakit terus menerus
1.1. Karyawan yang menderita sakit terus menerus sebagai akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka ketentuan upah dan lain – lainnya tunduk kepada peraturan perundang –undangan yang berlaku (UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek )
1.2. Karyawan yang menderita sakit terus menerus bukan sebagai akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, yang menurut keterangan dari dokter atau rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan memerlukan perawatan medis dan istirahat yang berkepanjangan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan upah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 4 bulan pertama, dibayarkan 100% dari upah.
b. Untuk 4 bulan kedua, 75 % dari upah.
c. Untuk 4 bulan ketiga, 50 % dari upah.
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan pengusaha.
2. Upah selama karyawan ditahan pihak yang berwajib
2.1 Dalam hal pekerja/ buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/ buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 1 orang tanggungan : 25 % dari upah
b. Untuk 2 orang tanggungan : 35 % dari upah
c. Untuk 3 orang tanggungan : 45 % dari upah
d. Untuk 4 orang tanggungan : 50 % dari upah
2.2 Bantuan sebagaimana ayat 1 diberikan paling lama 6 bulan terakhir terhitung sejak pekerja ditahan oleh pihak berwajib.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dan (2) diatas diberlakukan hanya bagi karyawan tetap.
4. Bagi karyawan kontrak, maka ketentuan tentang pemberian upah selama sakit dan atau selama ditahan pihak berwajib, ditentukan berdasarkan atau mengacu kepada isi perjanjian kontrak yang didasarkan atas kesepakatan bersama dan menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku

Pasal 23
Tunjangan – Tunjangan Diluar Pengupahan

1. Tunjangan Hari Raya ( THR )
1.1. Kepada karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap dan telah bekerja sekurang-kurangnya selama I (satu) tahun, perusahaan akan memberikan THR yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ( Permenaker No. Per. 04/Men/1994.
1.2. Besarnya tunjangan hari raya tersebut pada angka 1.1 diatas adalah sebagai berikut :
a. Karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun disesuai peraturan Pemerintah yang berlaku.
b. Karyawan masa kerja 1 (satu) tahun dan seterusnya adalah 1 (satu) bulan upah.
1.3. Karyawan selain yang termasuk karyawan tetap (karyawan kontrak dan paruh waktu) dan telah bekerja di perusahaan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan diberi THR yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
1.4. Tunjangan Hari Raya tersebut akan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya tersebut tiba.

2.. Bonus-bonus
Perusahaan memberikan bonus-bonus, baik kepada karyawan tetap dan atau karyawan kontrak, yang jenis, besar, dan kriterianya akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB X
JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN

Pasal 24
Bantuan Biaya Persalinan

1. Perusahaan memberikan bantuan biaya atas persalinan istri karyawan atau karyawan sendiri yang berstatus tetap dan atau kontrak full-time.
2. Ketentuan bantuan biaya persalinan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perusahaan
3. Bantuan diberikan paling banyak sampai batas anak ke-dua.

Pasal 25
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Perusahaan mengikutsertakan karyawan tetap dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan penyelenggaraan Jamsostek (UU No.3 Th 1992) atau sekurang – kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan dan untuk karyawan kontrak disesuaikan berdasarkan kesepakatan.
Pasal 26
Jaminan Hari Tua

1. Untuk menjamin kesejahteraan hari tua karyawan dan untuk menjamin kelangsungan pendapatan karyawan yang oleh karena sesuatu hal tersebut tidak dapat / tidak sanggup meneruskan pekerjaannya atau hilangnya kemampuan mencari nafkah, perusahaan akan mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi dana hari tua bekerja sama dengan salah satu lembaga asuransi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh perusahaan.
2. Bantuan keikutsertaan dalam program asuransi dana hari tua tersebut pada ayat (1) diatas diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan kontrak full-time yang sudah memiliki masa kerja di perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau karyawan kontrak berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 27
Asuransi kecelakaan dan kematian

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kejadian yang dapat menimbulkan hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan karyawan yang disebabkan oleh kecelakaan dan atau kematian, perusahaan akan mengikut sertakan dan memberikan bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi kecelakaan dan kematian bekerjasama dengan PT. JAMSOSTEK atau sekurang-kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan.
2. Bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi kecelakaan dan kematian tersebut pada ayat 1 diatas diberikan kepada karyawan tetap.
3. Kepesertaan bagi karyawan selain karyawan tetap ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan dan akan diatur dalam peraturan sendiri.
4. Besarnya bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) diatas ditentukan berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan serta peraturan yang berlaku dari PT JAMSOSTEK atau sekurang-kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan.

BAB XII
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA
Pasal 28
Izin Meninggalkan Pekerjaan

Seorang karyawan dapat diberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah sejumlah hari dan waktu seperti tersebut dibawah ini :
a. Istri atau suami/anak, orang tua, mertua karyawan meninggal dunia selama 3 (tiga) hari;
b. Istri karyawan melahirkan selama 2 (dua) hari;
c. Karyawan melangsungkan pernikahan selama 3 (tiga) hari;
d. Khitanan Anak laki-laki karyawan maksimum 2 orang anak selama 2 (dua) hari ;
e. Saudara kandung meninggal selama 1 (satu) hari ;
f. Menjaga Istri/suami/anak sah yang sakit keras atas nasehat dokter dengan disertai surat keterangan dari dokter selama – lamanya 2 (dua) hari;
g. Memenuhi panggilan instansi pemerintah untuk sesuatu urusan dirinya yang tidak dapat diwakili oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan akan menimbulkan sanksi hukum bagi yang bersangkutan selama 1 ( satu ) hari;
h. Memperpanjang KTP dan SIM/Akte kelahiran anak, selama ½ hari;
i. Tetangga/ kerabat jauh meninggal, selama ½ hari.

Pasal 29
Cuti/Istirahat Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun sebanyak 12 hari kerja dengan tetap mendapat upah penuh
2. Cuti tahunan harus diambil pada tahun yang bersangkutan. Setiap cuti yang sudah diberitahukan kepada karyawan tetapi tidak diambil pada akhir triwulan akan lewat waktu dan hangus dengan sendirinya.
3. Bilamana terjadi PHK karena perlakuan yang tidak baik, semua cuti tahunan karyawan tersebut yang belum diambil akan hangus.
4. Surat permohonan cuti untuk karyawan diajukan kepada Manager Personalia atas persetujuan atasan langsung karyawan.
5. Khusus untuk Manager Departemen dan personalia permohonan cutinya langsung diajukan kepada pimpinan perusahaan.
6. Surat permohonan cuti sudah harus diajukan 1 (satu) bulan di muka dan selambat- lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelum hari kerja cuti dimulai
7. Apabila berhubung karena kesibukan kerja dan atau kebutuhan perusahaan, maka perusahaan dapat menunda ijin cuti atau ijin cuti dapat diberikan dengan cara diambil secara bertahap tidak sekaligus.
8. Setiap karyawan yang tanpa ijin sebelumnya dari pimpinan perusahaan memperpanjang waktu cutinya akan dianggap sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah, kecuali karyawan dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pimpinan perusahaan. Apabila perpanjangan cuti ini berlangsung selama lebih dari 5 (lima) hari kerja terus menerus, maka karyawan dianggap oleh perusahaan sebagai atas kemauan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan
9. Hak cuti tahunan karyawan tidak dapat dikompensasikan dengan uang.
10. Setiap karyawan yang ijin meninggalkan pekerjaan bukan karena sakit, maka akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunannya.

Pasal 30
Cuti Tahunan Dipercepat

Untuk keadaan- keadaan yang luar biasa, karyawan dapat meminta cuti tahunan yang dipercepat. Permohonan cuti ini tergantung pada urgensi pekerjaan. Namun, semua cuti yang dipercepat akan diperlakukan sebagai cuti diluar tanggungan.

Pasal 31
Izin Sakit Karyawan

1. Perusahaan memberikan izin sakit kepada karyawan agar mereka dapat beristirahat atas nasehat dokter.
2. Pekerja/ buruh sakit hanya akan diakui oleh perusahaan bilamana ditunjang oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah.
3. Pemberian cuti sakit kepada karyawan dapat dilakukan apabila karyawan yang bersangkutan telah terlebih dahulu memberitahukanya kepada atasan langsung karyawan atau ke Departemen Personalia dengan tidak melebihi waktu 48 jam. Apabila tidak dipenuhi, karyawan tersebut dianggap absen dari pekerjaan tanpa izin atau alasan yang masuk akal. Izin yang disebabkan karena penyakit gigi, keguguran atau aborsi akan dianggap izin apabila ada surat keterangan dari Dokter/ bidan.

Pasal 32
Cuti Sakit Untuk Waktu Yang Lama

Jika seseorang karyawan yang telah bekerja minimal selama 1 Tahun mengidap suatu penyakit yang menurut rumah sakit adalah suatu penyakit dengan jangka waktu yang panjang dan mendapatkan izin dari dokter yang ditunjuk perusahaan, memerlukan perawatan medis yang berkepanjangan serta terus menerus atau istirahat, karyawan tersebut berhak atas cuti dengan diberikan upah sebagai mana tersebut dalam Bab IX pasal 22 ayat 1 peraturan ini.

Pasal 33
Cuti nikah

1. Kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan, perusahaan memberikan izin nikah selama 3 hari berturut turut:
2. Permohonan izin nikah harus didukung bukti-bukti yang sah secara hukum.

Pasal 34
Cuti Hamil dan Cuti keguguran

(1) .a Bagi karyawan wanita yang hami diberiwaktu cuti 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudahnya.
b. Bagi karyawan wanita yang mengalami keguguran kandungan diberiwaktu cuti 1,5 (satusetengah) bulan.
(2) Permohonan untuk cuti hamil harus disertai dengan bukti-bukti pendukung medis dan ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal itu.

Pasal 35
Hari-hari Libur Umum

Karyawan berhak atas hari-hari libur umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak bekerja dengan mendapat upah terkecuali bagi karyawan yang berstatus part-time.

Pasal 36
Ijin Meninggalkan Tugas Pekerjaan Untuk Kepentingan Menunaikan
Ibadah Haji

1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan yang akan menunaikan ibadah haji atau ibadah lain menurut agamanya masing-masing.
2. Karyawan yang akan menunaikan ibadah haji harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan perusahaan dengan melampirkan surat keterangan bukti pendaftaran sebagai calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh departemen agama atau pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 15 hari sebelum cuti tersebut dilaksanakan.
3. Ijin berpergian menunaikan ibadah haji diberikan untuk selama 1 ½ bulan atau sesuai dengan keputusan pemerintah.

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 37
Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja dapat diputuskan melalui pemberitahuan lisan atau tertulis baik oleh karyawan sendiri atau oleh perusahaan. Waktu pemberitahuan tertulis menurut posisi yang dijabat adalah:
a. Karyawan dalam masa percobaan satu minggu sampai satu bulan
b. Karyawan tetap satu sampai tiga bulan
c. Karyawan kontrak akan diberitahukan kepada bersangkutan kontraknya berakhir.

Pasal 38
Pemutusan hubungan kerja

1. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tidak hormat terhadap karyawan apabila :
a. Karyawan melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 peraturan ini.
b. Karyawan telah diberikan peringatan tertulis tiga kali dan atau Surat Peringatan III tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama.
c. Karyawan bekerja pada perusahaan lain tanpa persetujuan Pimpinan Perusahaan.
d. Karyawan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukuman pidana dan perdata
2. Perusahaan dapat memberhentikan karyawan dengan hormat apabila
a. Atas kemauan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan dan akan mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja
b. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan dari dokter
c. Meninggal dunia
3. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan pesangon untuk hal – hal sebagai berikut:
a. Pengunduran diri.
b. Kontrak kerja habis.
c. Melakukan kesalahan kategori berat.
d. Karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan yang sama setelah mendapatkan surat peringatan ketiga kali.
e. Karyawan masa percobaan
4. Diluar ketentuan ayat (3) tersebut diatas, perusahaan berkewajiban memberikan uang pesangon dan uang jasa yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan No. 13. TH 2003 Bab XII sebagai berikut :
4.1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang – kurangnya sebagai berikut :
a. Masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun …. …. 1 bulan upah
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun …. …. 2 bulan upah
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun …. …. 3 bulan upah
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun …. …. 4 bulan upah
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun …. …. 5 bulan upah
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun …. …. 6 bulan upah
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun …. …. 7 bulan upah
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun …. …. 8 bulan upah
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun …. …. 9 bulan upah

4.2. Besarnya uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut :
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun …. …. 2 bulan upah
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun …. …. 3 bulan upah
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun …. …. 4 bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun …. …. 5 bulan upah
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun …. …. 6 bulan upah
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun …. …. 7 bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun …. …. 8 bulan upah
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. 10 bulan upah

4.3. Uang penggantian hak yang diterima sebagai berikut :
a. Cuti tahunan yang belum diambil belum gugur.
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya tempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja.
c. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 39
Penghargaan

(1) Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang :
a. Telah bekerja selama 8 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
b. Telah bekerja selama 16 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
c. Telah bekerja selama 24 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
d. Menemukan metode kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat bagi Perusahaan
e. Telah berjasa sehingga perusahaan terhindar dari bencana
f. Telah berjasa dan dapat membawa nama baik perusahaan
g. Telah membantu perusahaan dalam memberikan keterangan yang diperlukan mengenai tindakan-tindakan yang sangat merugikan perusahaan baik yang dilakukan karyawan sendiri maupun pihak luar
h. Menunjukkan hasil prestasi kerja yang memuaskan.
(2) Bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang termasuk dalam kategori tersebut pada ayat (1) diatas, akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan kemampuan perusahaan.

BAB XIV
PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUHAN

Pasal 40
Prosedur Penyampaian Keluhan

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk menjaga hubungan yang baik dan rukun, maka dilakukan upaya untuk memecahkan setiap keluhan karyawan pada tingkat seawal mungkin dengan cara yang terbaik dan seadil-adilnya.
Langkah 1 : Seorang karyawan yang mempunyai keluhan dapat membawa permasalahannya ke atasan langsung
Langkah 2 : Jika masalah itu tidak terpecahkan maka karyawan tersebut dapat datang kepada atasannya yang lebih tinggi
Langkah 3 : Bilama keluhan belum juga terpecahkan, masalah ini dapat langsung dibawa ke manajer Personalia
Langkah 4 : Jika keluhan karyawan tersebut masih belum juga terpecahkan dapat dirujukkan kepada pimpinan Perusahaan dan atau Disnakerdukcapil yang ditunjuk sebagai perantara.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 41

1. Segala sesuatu yang belum diatur didalam peraturan perusahaan ini akan diatur dikemudian hari, sepanjang tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
2. Bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan, akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Peraturan perusahaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Ceria Toserba Lubuklinggau, Berlaku 2 (dua) tahun.

Ditetapkan di : Lubuklinggau.
Pada Tanggal : April 2008.

S A P A N G I
DIR. HRD
Disesuaikan Dengan Hasil Perbaikan :
Karyawan Ceria Toserba Lubuklinggau :

Arman Pramudyah, Amd ( ………………….. )
Asst Manager

Nurhayati, Amd ( …………………… )
Chief Accounting

ABADI GROUP

PERATURAN PERUSAHAAN
CERIA TOSERBA – LTC
JL. Yos Sudarso No. 90
Telp. (0733) 7329899 Fax. (0733) 732918
Lubuklinggau Sumatera Selatan

LUBUKLINGGAU
2008
BAB I
UMUM

Pasal 1
Istilah-Istilah

1. Perusahaan adalah Ceria Toserba Lubuklinggau yang mengelola Toko Serba Ada didalam Gedung Linggau Plaza Komplek Linggau Trade Center, di bawah naungan Abadi Group, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 90 Lubuklinggau Sumatera Selatan. Selanjutnya dalam Peraturan ini disebut perusahaan.
2. Pimpinan perusahaan adalah General Manager yang dibantu oleh Operasional Manager sebagai pelaksana harian di Ceria Toserba.
3. Karyawan adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, mendapat upah karena jasa dan bekerja pada lingkungan perusahaan, dipekerjakan oleh pimpinan perusahaan.
4. Keluarga karyawan adalah suamai/isteri pertama dan anak-anaknya (maksimal sampai anak kedua) yang sah dan terdaftar secara resmi pada perusahaan.

BAB II
KLASIFIKASI KARYAWAN

Pasal 2
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Hubungan Kerja

1. Karyawan Tetap
Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan untuk periode yang tidak ditentukan atas dasar surat pengangkatan oleh pimpinan perusahaan melalui suatu Surat Keputusan Perusahaan.
2. Karyawan Kontrak
Karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan untuk periode tertentu yang dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja waktu tertentu dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja dengan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kontrak ini dapat diperbaharui tergantung pada kinerja dan kebutuhan karyawan atau perusahaan.

Pasal 3
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Fungsi

1. Karyawan Front Office
Adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas atau pekerjaan sebagai tenaga lapangan di Ceria Toserba Lubuklinggau yang meliputi karyawan di store Departement dan Service Departement.

2. Karyawan Back Office
Adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan tugas atau pekerjaan sebagai tenaga staf (kantor) di Ceria Toserba, yang meliputi karyawan di Accounting Department, Personal Departemen & Research and Development Departement.

BAB III
PROSEDUR PENERIMAAN KARYAWAN

Pasal 4
Kriteria Penerimaan Karyawan

1. Penerimaan karyawan baru disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi jabatan yang ada dan hal tersebut dilakukan dengan seijin Pimpinan Perusahaan lebih dahulu
2. Pengisian formasi jabatan yang lowong diusahakan dengan terlebih dahulu mencari tenaga dari dalam Perusahaan sendiri dan jika tidak memungkinkan dicari dari pelamar-pelamar diluar Perusahaan.
3. Penerimaan karyawan baru harus berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dengan memilih pelamar-pelamar yang potensial yang memeiliki kemampuan profesional dan teknis untuk menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawab di Perusahaan, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin, dengan persyaratan :
a. Seorang laki-laki atau wanita umur minimal 18 tahun ;
b. Dipersyaratkan meiliki Kartu Pencari Kerja (AK/1) dari Disnakerdukcapil Kota Lubuklinggau;
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pihak kepolisian ;
d. Lulus dari seleksi / testing yang diadakan oleh Perusahaan;
e. Pemeriksaan sebelum bekerja ;
Semua pelamar sebelum diterima bekerja di Perusahaan harus menyertakan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang mengatakan bahwa mereka layak untuk bekerja di Perusahaan ;
f. Memberikan surat keterangan lainnya yang diperlukan ;
g. Mengisi Application Form atau formulir data pribadi yang disediakan..
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Perusahaan, akan diangkat sebagai karyawan masa percobaan untuk periode paling lama 3 (tiga ) bulan atau masa orientasi selama 3 bulan.
5. Apabila pencari kerja yang bersangkutan telah diterima bekerja, maka instansi/ perusahaan yang menerima agar mengembalikan AK/1 tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Pasal 5
Masa Percobaan

1. Pemberian masa percobaan kepada calon karyawan dimaksudkan agar yang bersangkutan terbiasa dengan Perusahaan dan fungsi-fungsi pekerjaan, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan menilai kinerja calon karyawan.
2. Apabila menurut penilaian Perusahaan calon karyawan yang telah menjalani masa percobaan tersebut tidak menunjukkan kinerja sesuai kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Pasal 6
Orientasi Bagi Karyawan Baru

1. Untuk membantu semua karyawan baru agar mengenal Perusahaan dan kebijakan– kebijakannya, Perusahaan merancang suatu program Orientasi bagi karyawan baru, baik karyawan front office maupun back office.
2. Program orientasi ini wajib diikuti oleh karyawan baru dan sepenuhnya diatur oleh perusahaan.

BAB IV
TATA TERTIB KERJA

Pasal 7
Waktu Kerja

1. Waktu kerja adalah jangka waktu dimana karyawan melakukan pekerjaan ditempat tertentu yang ditunjuk oleh Perusahaan.
2. Pada prinsipnya waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Jam kerja karyawan adalah 40 jam seminggu atau 173 jam sebulan
4. Jam kerja di Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
a. Karyawan Biasa :
Shift I : 08.00 s/d 16.00 WIB
Shift II : 13.30 s/d 21.30 WIB
b. Security :
Shif I : 07.00 s/d 15.00 WIB
Shif II : 13.30 s/d 21.30 WIB
Shif III : 23.00 s/d 07.00 WIB

5. Jam kerja sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas sudah termasuk 1 (satu) jam untuk istirahat.

Pasal 8
Kehadiran Dan Absensi

1. Tiap karyawan hadir 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila karyawan terlambat waktu hadir diwajibkan untuk memberitahukan kepada atasannya langsung dan atau ke Departemen Personalia.
3. Apabila karyawan tidak dapat hadir (sakit/izin) harus memberikan surat keterangan dari Dokter/ Wali.
4. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas tidak terpenuhi, maka karyawan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran, dan dapat dikenakan sanksi oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 9
Lembur

1. Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan tetap dan atau kontrak diluar atau melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
2. Apabila ada suatu pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda penyelesaiannya, maka Perusahaan dapat mewajibkan karyawan untuk kerja lembur.
3. Kerja lembur dapat dilakukan hanya dan jika ada persetujuan dari atasan karyawan langsung atau dari Departemen Personalia.
4. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
5. Bagi karyawan yang bekerja diluar atau melebihi waktu kerja dan atas pekerjaanya itu kemudian mendapatkan upah yang dihitung berdasarkan volume pekerjaannya.

Pasal 10
Disiplin Dan Perilaku

Perusahaan menginginkan setiap karyawan dapat mempertahankan standar yang tinggi untuk perilaku pribadi, bertanggung jawab dan perasaan memiliki dalam melakukan pekerjaan. Oleh karenanya perlu untuk memelihara adanya disiplin dan tingkah laku yang baik diantara karyawan untuk dapat menjamin kepentingan perusahaan maupun kepentingan para karyawan.
Disiplin tidak dimaksudkan untuk menjadi alat hukum, tetapi untuk perbaikan. Tujuannya ialah mendorong adanya suatu perubahan sikap yang diperlukan.

Pasal 11
Kewajiban Karyawan

Karyawan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan peralatan kerja yang dibebankan / dipercayakan
Kepadanya.
2. Menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya semua barang-barang milik Perusahaan terutama yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
3. Membaca, mengikuti, memperhatikan dan mentaati semua peraturan yang berlaku, sejauh tidak menyimpang dari Peraturan Perusahaan ini.
4. Mengerahkan dan mencurahkan segala daya upaya, kepandaian dan kemampuannya di dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya oleh Perusahaan.
5. Mentaati setiap perintah dinas yang diberikan atasanya menurut spesifikasi kerja yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.
6. Segera melapor kepada atasan dan atau petugas keamanan apabila mengetahui adanya kehilangan, kerusakan barang/alat milik perusahaan serta penyimpangan dari ketentuan yang ada.
7. Menjaga nama baik dan pandai menyimpan rahasia perusahaan.
8. Menjaga sopan santun dan kesusilaan di lingkungan kerja perusahaan.
9. Peduli terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan kerja serta sanggup memelihara seluruh fasilitas milik perusahaan.
10. Selalu berada ditempat kerja selama jam kerja dan tidak dibenarkan bepergian ke tempat lain bukan untuk maksud atau kepentingan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya atau atas perintah atasannya.
11. Meminta ijin secara tertulis terlebih dahulu kepada atasanya sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila mempunyai kepentingan untuk meninggalkan tempat kerjanya.
12. Berusaha dan bekerja sama menjaga keamanan, keselamatan dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang tertib, aman dan harmonis.
13. Mencegah usaha gangguan didalam maupun diluar Perusahaan yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan / merugikan Perusahaan.
14. Memberikan alasan tertulis berikut bukti-bukti yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Perusahaan apabila adanya suatu hal yang sangat mendesak, sehingga karyawan harus meninggalkan pekerjaan tanpa dapat meminta ijin / persetujuan terlebih dahulu dari atasannya.
15. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan / dipercayakan kepada bawahannya dan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja yang dilakukan oleh bawahannya.
16. Pelanggaran terhadap kewajiban – kewajiban karyawan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan sangsi.

Pasal 12
Larangan Bagi Karyawan

Karyawan dilarang melakukan :

1. Kesalahan Kategori I ( ringan ), yaitu :
a. Tidak mengisi waktu tanda hadir atau mengisinya tidak sesuai dengan waktu kehadirannya.
b. Mengisi kartu tanda hadir karyawan lain dan atau menyuruh / membiarkan kartu tanda hadirnya dicap/diisi oleh karyawan lain.
c. Hasil kerja yang selalu tidak memuaskan walaupun sudah diberikan kesempatan yang wajar dengan berjenis-jenis pekerjaan ataupun di tempat-tempat yang berlainan.
d. Menolak kerja lembur pada saat yang diperlukan, kecuali alasan yang dapat diterima perusahaan.
e. Berpakaian tidak rapi (termasuk tidak mengenakan seragam pada hari – hari yang telah di tentukan ) dan/atau ke kantor dengan memakai sandal tanpa suatu alasan yang dapat diterima.
f. Melanggar disiplin kerja pada umumnya, termasuk datang terlambat dan/atau pulang sebelum jam kerja dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dan hal ini berulang – ulang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau meninggalkan pekerjaan tanpa seijin atasanya dan sebagainya, maka perusahaan akan memberikan teguran lisan dan tertulis.
g. Menyalah gunakan atau membuang-buang waktu bermalas-malasan, tidur-tiduran/ kedapatan tidur pada jam-jam kerja ditempat/ruangan kerja.
h. Melakukan pekerjaan secara serampangan, sehingga merugikan Perusahaan.
i. Merokok ditempat-tempat yang secara resmi dilarang oleh Perusahaan (khususnya diruangan ber AC)
j. Membawa alat-alat kerja atau barang-barang milik Perusahaan ke luar tempat kerja/ halaman Peusahaan, tanpa ijin atasan yang dikuasakan oleh Pimpinan Perusahaan.
k. Malas yang berlebih – lebihan atau sering mangkir/atau hal- hal lain yang merugikan Perusahaan.
l. Tidak mengenakan kartu tanda pengenal karyawan selama berada dilingkungan kerja.
m. Malas dan tidak ramah dalam melayani kebutuhan pelanggan (Internal maupun eksternal)
n. Menunjukkan sikap kaku dan tidakmau bekerjasama dengan rekan sekerja.
o. Makan pada saat jam kerja dan sambil melayani konsumen.

2. Kesalahan Kategori II (Berat), yaitu :
a. Membuat keonaran (berkelahi), mabuk dan berjudi ditempat kerja.
b. Pencurian, penggelapan, pemalsuan, penipuan dan/atau kejahatan-kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta milik Perusahaan.
c. Penganiayaan, penghinaan secara kasar, memfitnah atau melakukan ancaman yang membahayakan dan/atau menyerang pimpinan, anggota keluarga pimpinan dan/atau teman sekerja lainnya.
d. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan menyebabkan milik Perusahaan menjadi ancaman.
e. Membongkar rahasia Perusahaan atau rahasia rumah tangga Pimpinan.
f. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan data kepegawaian, surat keterangan tentang berakhirnya hubungan kerja yang lalu yang diberikan pada waktu melamar.
g. Membawa, mengedarkan, mempergunakan narkotik dan/atau obat terlarang sejenis lainnya.
h. Menggunakan kedudukan yang diperoleh dalam jabatanya untuk mencari keuntungan pribadi maupun pihak ketiga dan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
i. Dengan bersikeras menolak melaksanakan tugas yang wajar yang ditetapkan oleh atau untuk Perusahaan walaupun telah diperingatkan,Misal menolak tugas mutasi yang diberikan oleh Perusahaan.
j. Mengadakan atau menghadiri pertemuan-pertemuan/rapat-rapat, mengedarkan /menempelkan poster-poster, plakat-plakat, pamflet-pamflet, surat edaran, tanpa persetujuan Pimpinan perusahaan, yang sifatnya menghasut dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
k. Tanpa wewenang yang sah membawa ke lingkungan perusahaan senjata api, petasan atau bahan peledak lainnya, senjata tajam atau alat untuk perkelahian lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas pekerjaan atau jabatannya.
l. Mengucapkan kata-kata cacian tidak senonoh, menghina, mengeluarkan kata-kata ancaman atau kata-kata yang menunjukkan sikap permusuhan (anti) terhadap teman sejawat dan/atau atasan serta Pimpinan Perusahaan
m. Memfitnah dan menjelek-jelekkan rekan sekerja tanpa bukti yang jelas.

BAB V
SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 13
Tindakan Atas Pelanggaran

1. Perusahaan akan memberikan saknsi-sanksi kepada karyawan yang terbukti tidak mematuhi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan ini.
2. a. Karyawan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan larangan- larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini dan atau telah melakukan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori I (ringan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), kepadanya akan diberikan sangsi atau tindakan berupa teguran.
b. Apabila karyawan yang bersangkutan masih tetap melakukan kesalahan dengan kategori yang sama setelah mendapatkan teguran, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan Pertama (1) dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.
c. Apabila dalam masa berlakunya Surat Peringatan I tersebut, karyawan terbukti lagi melakukan kesalahan dengan kategori yang sama, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan II dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
d. Apabila dalam masa berlakunya Surat Peringatan II tersebut karyawan terbukti lagi melakukan kesalahan dengan kategori yang sama, kepadanya akan diberikan Surat Peringatan III dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Dan apabila masa berlakunya Surat Peringatan III tersebut karyawan terbukti melakukan kesalahan lagi dengan kategori yang sama, kepadanya akan dikenakan sanksi berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Bab XII Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003).
3. a. Terhadap karyawan yang terbukti melakukan kesalahan yang termasuk ke dalam pelanggaran kategori II (berat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), Perusahaan dapat langsung memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
b. Karyawan yang melakukan kesalahan yang termasuk ke dalam pelanggaran kategori II (berat) dan yang membuat kerugian keuangan Perusahaan, selain sanksi berupa pemutusan hubungan kerja maka kepadanya juga diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Pasal 14
Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan dan menunjang pengembangan karir, kepada karyawan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diatur dan ditetapkan oleh perusahaan.
(2) Modul Pendidikan dan pelatihan karyawan ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan kerja karyawan dan kebutuhan perusahaan.
(3) Bagi karyawan yang ditunjuk dan kemudian tidak dapat hadir untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan, harus memberikan alasan tertulis yang disahkan oleh atasanya.
(4) Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi program pendidikan dan pelatihan yang diadakan, Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan tersebut setelah program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA
Pasal 15
Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja karyawan dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap karyawan secara menyeluruh, agar karyawan mampu bekerja secara efektif, efisien dan produktif, sehingga kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan dapat terpenuhi.
2. Penilaian kinerja karyawan oleh perusahaan diarahkan untuk :
a. Meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan pekerjaannya.
b. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan
c. Menentukan pemberian promosi, kenaikan gaji dan pemberian penghargaan lainnya.
d. Menghindari adanya pilih kasih perlakuan oleh pimpinan perusahaan atau atasan langsung karyawan.
e. Mengukur sejauhmana peningkatan kualitas kerja yang dicapai oleh setiap karyawan dari waktu ke waktu dengan cara membandingkan, pengamatan dan hasil penilaian prestasi kerja karyawan sebelumnya.
f. Memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dari waktu ke waktu.
g. Sebagai dasar pelaksanaan system pemberian penghargaan dan hukuman yang tegas bagi karyawan.
3. Penilaian kinerja karyawan meliputi penilaian atas:
a. Sikap kerja
b. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
c. Mutu pekerjaan
d. Kemajuan- kemajuan dalam pekerjaan
e. Kehadiran
f. Inisiatif dan Kreatif
g. Loyalitas
h. Proaktif

BAB VIII
PEMINDAHAN/MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI

Pasal 16
Pemindahan Karyawan

1. Apabila dianggap perlu, perusahaan dapat memindahkan seorang karyawan dari satu Bagian ke Bagian lainnya, baik dalam satu unit organisasi atau pun unit organisasi yang berbeda dilingkungan Abadi Group yang memerlukan, atau dari satu Bagian ke Bagian lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemindahan karyawan sepenuhnya merupakan wewenang Pimpinan perusahaan yang dilaksanakan oleh Departemen Personalia.
3. Perusahaan akan memperhatikan kemampuan dan kecakapan karyawan dalam memindahkan karyawan.
4. Karyawan tidak dapat menolak pemindahan tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima
5. Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan kepada karyawan dalam keadaan mendesak/darurat dengan pemberitahuan secara lisan, kemudian akan disusul dengan pemberitahuan secara tertulis selambat – lambatnya 2 (dua) minggu setelah karyawan tersebut melaksanakan tugasnya.
6. Kepada karyawan yang dipindahkan kedaerah lain bukan atas permintaan / permohonan karyawan, maka perusahaan akan menanggung biaya transportasi karyawan sekeluarga, pengangkutan barang-barang pemindahannya dan tempat tinggal atau penginapannya sesuai kebijakan Pimpinan Perusahaan.

Pasal 17
Promosi Karyawan

1. Promosi merupakan implementasi dari program perencanaan karir yang disusun oleh Perusahaan melalui Departemen Personalia.
2. Seorang karyawan dapat dipromosikan apabila:
a. Adanya lowongan pada tingkat yang lebih tinggi dan atas rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, dengan persetujuan Pimpinan Perusahaan.
b. Hasil Penilaian Kinerja karyawan memuaskan.
3. Dalam mengisi lowongan, perusahaan akan selalu mempertimbangkan pengisian lowongan dari jajaran karyawan yang adan dan yang memenuhi syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan tersebut.

Pasal 18
Demosi Karyawan
( Penurunan Golongan Jabatan/Peringkat )

(1) Perusahaan dapat mendemosikan karyawan apabila:
a. Hasil Penilaian Kinerja Karyawan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Perusahaan
b. Atas permintaan dan atas rekomendasi dari atasan dengan persetujuan pimpinan perusahaan
c. Karyawan tidak dapat memenuhi dan atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada BAB IV TATA TERTIB KERJA Pasal 7,8,10,11 dan Pasal 12 peraturan ini
(2) Demosi karyawan tidak mengurangi hak atas perolehan jumlah upah pokok, sedangkan tunjangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan pekerjaan dan jabatannya yang baru.

BAB IX
PENGUPAHAN

Pasal 19
Sistem Pengupahan

1. Penetapan upah adalah hak dan kewenangan penuh Pimpinan perusahaan dengan memperhatikan status, kedudukan, pangkat, golongan, keahlian, kemampuan dan keterampilan karyawan.
2. Perusahaan memberikan upah terendah kepada karyawan minimal sama besarnya dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang berlaku.
3. Pembayaran upah dilakukan setelah karyawan bekerja, dan dibayarkan melalui Bendahara yang ditunjuk oleh Pimpinan perusahaan pada setiap akhir bulan atau selambat-lambatnya setiap tanggal 5( lima) bulan berikutnya.
4. Perusahaan akan mengenakan pajak pendapatan (PPH Pasal 21) dari upah karyawan yang upahnya minimal Rp 1.000.000,- (satu juta) dan akan menyetorkan ke kas negara setiap bulannya.
5. Upah tidak dibayar bila karyawan tidak melakukan pekerjaan dan tanpa keterangan selama 5 hari berturut-turut, kecuali sakit berdasarkan surat keterangan dokter/ bidan yang telah ditentukan perusahaan.

Pasal 20
Upah Untuk Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak Full-time

1. Upah untuk karyawan tetap meliputi komponen-komponen upah sebagai berikut :
1.1. Gaji Pokok
Gaji Pokok adalah gaji dasar yang diberikan kepada karyawan (tetap dan atau kontrak full-time) menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan.
1.2. Tunjangan Tetap/ Tunjangan Jabatan
Adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang menduduki suatu jabatan struktural di perusahaan dan merupakan pencerminan langsung dari harga atau nilai jabatannya.
2. Upah untuk karyawan kontrak ditentukan dan diatur berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu perjanjian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 21
Kenaikan Upah

1. Perusahaan mengadakan peninjauan kembali atas upah secara massal sebagai penyesuaian tingkat biaya hidup pada setiap tahun sekali dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
2. Dalam rangka peninjauan kembali atas upah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatas, besaran atau tingkat kenaikan upah untuk masing-masing karyawan diberlakukan tidak sama seragam tetapi akan ditentukan dan tergantung atas hasil penilaian kinerja masing-masing karyawan tersebut.
3. Diluar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatas, Pimpinan perusahaan dapat melakukan peninjauan kembali atas upah yang didasarkan atas prestasi kerja yang luar biasa yang telah dilakukan oleh karyawan. Kenaikan upah ini disebut sebagai kenaikan upah istimewa, dan tidak tergantung atau dibatasi oleh periode waktu tertentu.
4. Penetapan penyesuaian upah sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas akan dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan.

Pasal 22
Upah Bagi Karyawan Selama Sakit Terus Menerus dan
Karyawan yang ditahan Pihak berwajib

1. Upah selama sakit terus menerus
1.1. Karyawan yang menderita sakit terus menerus sebagai akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka ketentuan upah dan lain – lainnya tunduk kepada peraturan perundang –undangan yang berlaku (UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek )
1.2. Karyawan yang menderita sakit terus menerus bukan sebagai akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, yang menurut keterangan dari dokter atau rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan memerlukan perawatan medis dan istirahat yang berkepanjangan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan upah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 4 bulan pertama, dibayarkan 100% dari upah.
b. Untuk 4 bulan kedua, 75 % dari upah.
c. Untuk 4 bulan ketiga, 50 % dari upah.
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan pengusaha.
2. Upah selama karyawan ditahan pihak yang berwajib
2.1 Dalam hal pekerja/ buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/ buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 1 orang tanggungan : 25 % dari upah
b. Untuk 2 orang tanggungan : 35 % dari upah
c. Untuk 3 orang tanggungan : 45 % dari upah
d. Untuk 4 orang tanggungan : 50 % dari upah
2.2 Bantuan sebagaimana ayat 1 diberikan paling lama 6 bulan terakhir terhitung sejak pekerja ditahan oleh pihak berwajib.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dan (2) diatas diberlakukan hanya bagi karyawan tetap.
4. Bagi karyawan kontrak, maka ketentuan tentang pemberian upah selama sakit dan atau selama ditahan pihak berwajib, ditentukan berdasarkan atau mengacu kepada isi perjanjian kontrak yang didasarkan atas kesepakatan bersama dan menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku

Pasal 23
Tunjangan – Tunjangan Diluar Pengupahan

1. Tunjangan Hari Raya ( THR )
1.1. Kepada karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap dan telah bekerja sekurang-kurangnya selama I (satu) tahun, perusahaan akan memberikan THR yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ( Permenaker No. Per. 04/Men/1994.
1.2. Besarnya tunjangan hari raya tersebut pada angka 1.1 diatas adalah sebagai berikut :
a. Karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun disesuai peraturan Pemerintah yang berlaku.
b. Karyawan masa kerja 1 (satu) tahun dan seterusnya adalah 1 (satu) bulan upah.
1.3. Karyawan selain yang termasuk karyawan tetap (karyawan kontrak dan paruh waktu) dan telah bekerja di perusahaan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan diberi THR yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
1.4. Tunjangan Hari Raya tersebut akan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya tersebut tiba.

2.. Bonus-bonus
Perusahaan memberikan bonus-bonus, baik kepada karyawan tetap dan atau karyawan kontrak, yang jenis, besar, dan kriterianya akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB X
JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN

Pasal 24
Bantuan Biaya Persalinan

1. Perusahaan memberikan bantuan biaya atas persalinan istri karyawan atau karyawan sendiri yang berstatus tetap dan atau kontrak full-time.
2. Ketentuan bantuan biaya persalinan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perusahaan
3. Bantuan diberikan paling banyak sampai batas anak ke-dua.

Pasal 25
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Perusahaan mengikutsertakan karyawan tetap dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan penyelenggaraan Jamsostek (UU No.3 Th 1992) atau sekurang – kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan dan untuk karyawan kontrak disesuaikan berdasarkan kesepakatan.
Pasal 26
Jaminan Hari Tua

1. Untuk menjamin kesejahteraan hari tua karyawan dan untuk menjamin kelangsungan pendapatan karyawan yang oleh karena sesuatu hal tersebut tidak dapat / tidak sanggup meneruskan pekerjaannya atau hilangnya kemampuan mencari nafkah, perusahaan akan mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi dana hari tua bekerja sama dengan salah satu lembaga asuransi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh perusahaan.
2. Bantuan keikutsertaan dalam program asuransi dana hari tua tersebut pada ayat (1) diatas diberikan kepada karyawan tetap dan karyawan kontrak full-time yang sudah memiliki masa kerja di perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau karyawan kontrak berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 27
Asuransi kecelakaan dan kematian

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kejadian yang dapat menimbulkan hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan karyawan yang disebabkan oleh kecelakaan dan atau kematian, perusahaan akan mengikut sertakan dan memberikan bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi kecelakaan dan kematian bekerjasama dengan PT. JAMSOSTEK atau sekurang-kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan.
2. Bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi kecelakaan dan kematian tersebut pada ayat 1 diatas diberikan kepada karyawan tetap.
3. Kepesertaan bagi karyawan selain karyawan tetap ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan dan akan diatur dalam peraturan sendiri.
4. Besarnya bantuan biaya kepesertaan dalam program asuransi tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) diatas ditentukan berdasarkan kebijakan dan kemampuan perusahaan serta peraturan yang berlaku dari PT JAMSOSTEK atau sekurang-kurangnya instansi/ badan penyelenggara yang ditunjuk oleh perusahaan.

BAB XII
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA
Pasal 28
Izin Meninggalkan Pekerjaan

Seorang karyawan dapat diberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah sejumlah hari dan waktu seperti tersebut dibawah ini :
a. Istri atau suami/anak, orang tua, mertua karyawan meninggal dunia selama 3 (tiga) hari;
b. Istri karyawan melahirkan selama 2 (dua) hari;
c. Karyawan melangsungkan pernikahan selama 3 (tiga) hari;
d. Khitanan Anak laki-laki karyawan maksimum 2 orang anak selama 2 (dua) hari ;
e. Saudara kandung meninggal selama 1 (satu) hari ;
f. Menjaga Istri/suami/anak sah yang sakit keras atas nasehat dokter dengan disertai surat keterangan dari dokter selama – lamanya 2 (dua) hari;
g. Memenuhi panggilan instansi pemerintah untuk sesuatu urusan dirinya yang tidak dapat diwakili oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan akan menimbulkan sanksi hukum bagi yang bersangkutan selama 1 ( satu ) hari;
h. Memperpanjang KTP dan SIM/Akte kelahiran anak, selama ½ hari;
i. Tetangga/ kerabat jauh meninggal, selama ½ hari.

Pasal 29
Cuti/Istirahat Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun sebanyak 12 hari kerja dengan tetap mendapat upah penuh
2. Cuti tahunan harus diambil pada tahun yang bersangkutan. Setiap cuti yang sudah diberitahukan kepada karyawan tetapi tidak diambil pada akhir triwulan akan lewat waktu dan hangus dengan sendirinya.
3. Bilamana terjadi PHK karena perlakuan yang tidak baik, semua cuti tahunan karyawan tersebut yang belum diambil akan hangus.
4. Surat permohonan cuti untuk karyawan diajukan kepada Manager Personalia atas persetujuan atasan langsung karyawan.
5. Khusus untuk Manager Departemen dan personalia permohonan cutinya langsung diajukan kepada pimpinan perusahaan.
6. Surat permohonan cuti sudah harus diajukan 1 (satu) bulan di muka dan selambat- lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelum hari kerja cuti dimulai
7. Apabila berhubung karena kesibukan kerja dan atau kebutuhan perusahaan, maka perusahaan dapat menunda ijin cuti atau ijin cuti dapat diberikan dengan cara diambil secara bertahap tidak sekaligus.
8. Setiap karyawan yang tanpa ijin sebelumnya dari pimpinan perusahaan memperpanjang waktu cutinya akan dianggap sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah, kecuali karyawan dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pimpinan perusahaan. Apabila perpanjangan cuti ini berlangsung selama lebih dari 5 (lima) hari kerja terus menerus, maka karyawan dianggap oleh perusahaan sebagai atas kemauan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan
9. Hak cuti tahunan karyawan tidak dapat dikompensasikan dengan uang.
10. Setiap karyawan yang ijin meninggalkan pekerjaan bukan karena sakit, maka akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunannya.

Pasal 30
Cuti Tahunan Dipercepat

Untuk keadaan- keadaan yang luar biasa, karyawan dapat meminta cuti tahunan yang dipercepat. Permohonan cuti ini tergantung pada urgensi pekerjaan. Namun, semua cuti yang dipercepat akan diperlakukan sebagai cuti diluar tanggungan.

Pasal 31
Izin Sakit Karyawan

1. Perusahaan memberikan izin sakit kepada karyawan agar mereka dapat beristirahat atas nasehat dokter.
2. Pekerja/ buruh sakit hanya akan diakui oleh perusahaan bilamana ditunjang oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah.
3. Pemberian cuti sakit kepada karyawan dapat dilakukan apabila karyawan yang bersangkutan telah terlebih dahulu memberitahukanya kepada atasan langsung karyawan atau ke Departemen Personalia dengan tidak melebihi waktu 48 jam. Apabila tidak dipenuhi, karyawan tersebut dianggap absen dari pekerjaan tanpa izin atau alasan yang masuk akal. Izin yang disebabkan karena penyakit gigi, keguguran atau aborsi akan dianggap izin apabila ada surat keterangan dari Dokter/ bidan.

Pasal 32
Cuti Sakit Untuk Waktu Yang Lama

Jika seseorang karyawan yang telah bekerja minimal selama 1 Tahun mengidap suatu penyakit yang menurut rumah sakit adalah suatu penyakit dengan jangka waktu yang panjang dan mendapatkan izin dari dokter yang ditunjuk perusahaan, memerlukan perawatan medis yang berkepanjangan serta terus menerus atau istirahat, karyawan tersebut berhak atas cuti dengan diberikan upah sebagai mana tersebut dalam Bab IX pasal 22 ayat 1 peraturan ini.

Pasal 33
Cuti nikah

1. Kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan, perusahaan memberikan izin nikah selama 3 hari berturut turut:
2. Permohonan izin nikah harus didukung bukti-bukti yang sah secara hukum.

Pasal 34
Cuti Hamil

1. Para karyawan wanita yang akan melahirkan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1½ bulan sebelum dan 1½ bulan sesudah melahirkan atau gugur kandungan yang telah mencapai 4 bulan dengan mendapat upah penuh, hanya untuk dua anak pertama yang hidup.
2. Permohonan untuk cuti hamil harus disertai dengan bukti-bukti pendukung medis, dan ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal itu.

Pasal 35
Hari-hari Libur Umum

Karyawan berhak atas hari-hari libur umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak bekerja dengan mendapat upah terkecuali bagi karyawan yang berstatus part-time.

Pasal 36
Ijin Meninggalkan Tugas Pekerjaan Untuk Kepentingan Menunaikan
Ibadah Haji

1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan yang akan menunaikan ibadah haji atau ibadah lain menurut agamanya masing-masing.
2. Karyawan yang akan menunaikan ibadah haji harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan perusahaan dengan melampirkan surat keterangan bukti pendaftaran sebagai calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh departemen agama atau pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 15 hari sebelum cuti tersebut dilaksanakan.
3. Ijin berpergian menunaikan ibadah haji diberikan untuk selama 1 ½ bulan atau sesuai dengan keputusan pemerintah.

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 37
Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja dapat diputuskan melalui pemberitahuan lisan atau tertulis baik oleh karyawan sendiri atau oleh perusahaan. Waktu pemberitahuan tertulis menurut posisi yang dijabat adalah:
a. Karyawan dalam masa percobaan satu minggu sampai satu bulan
b. Karyawan tetap satu sampai tiga bulan
c. Karyawan kontrak akan diberitahukan kepada bersangkutan kontraknya berakhir.

Pasal 38
Pemutusan hubungan kerja

1. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tidak hormat terhadap karyawan apabila :
a. Karyawan melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 peraturan ini.
b. Karyawan telah diberikan peringatan tertulis tiga kali dan atau Surat Peringatan III tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama.
c. Karyawan bekerja pada perusahaan lain tanpa persetujuan Pimpinan Perusahaan.
d. Karyawan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukuman pidana dan perdata
2. Perusahaan dapat memberhentikan karyawan dengan hormat apabila
a. Atas kemauan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan dan akan mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja
b. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan dari dokter
c. Meninggal dunia
3. Perusahaan tidak berkewajiban memberikan pesangon untuk hal – hal sebagai berikut:
a. Pengunduran diri.
b. Kontrak kerja habis.
c. Melakukan kesalahan kategori berat.
d. Karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan yang sama setelah mendapatkan surat peringatan ketiga kali.
e. Karyawan masa percobaan
4. Diluar ketentuan ayat (3) tersebut diatas, perusahaan berkewajiban memberikan uang pesangon dan uang jasa yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan No. 13. TH 2003 Bab XII sebagai berikut :
4.1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang – kurangnya sebagai berikut :
a. Masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun …. …. 1 bulan upah
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun …. …. 2 bulan upah
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun …. …. 3 bulan upah
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun …. …. 4 bulan upah
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun …. …. 5 bulan upah
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun …. …. 6 bulan upah
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun …. …. 7 bulan upah
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun …. …. 8 bulan upah
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun …. …. 9 bulan upah

4.2. Besarnya uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut :
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun …. …. 2 bulan upah
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun …. …. 3 bulan upah
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun …. …. 4 bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun …. …. 5 bulan upah
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun …. …. 6 bulan upah
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun …. …. 7 bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun …. …. 8 bulan upah
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. 10 bulan upah

4.3. Uang penggantian hak yang diterima sebagai berikut :
a. Cuti tahunan yang belum diambil belum gugur.
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya tempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja.
c. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 39
Penghargaan

(1) Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang :
a. Telah bekerja selama 8 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
b. Telah bekerja selama 16 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
c. Telah bekerja selama 24 tahun berturut-turut dengan tekun dan patuh sehingga dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.
d. Menemukan metode kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat bagi Perusahaan
e. Telah berjasa sehingga perusahaan terhindar dari bencana
f. Telah berjasa dan dapat membawa nama baik perusahaan
g. Telah membantu perusahaan dalam memberikan keterangan yang diperlukan mengenai tindakan-tindakan yang sangat merugikan perusahaan baik yang dilakukan karyawan sendiri maupun pihak luar
h. Menunjukkan hasil prestasi kerja yang memuaskan.
(2) Bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang termasuk dalam kategori tersebut pada ayat (1) diatas, akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan kemampuan perusahaan.

BAB XIV
PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUHAN

Pasal 40
Prosedur Penyampaian Keluhan

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk menjaga hubungan yang baik dan rukun, maka dilakukan upaya untuk memecahkan setiap keluhan karyawan pada tingkat seawal mungkin dengan cara yang terbaik dan seadil-adilnya.
Langkah 1 : Seorang karyawan yang mempunyai keluhan dapat membawa permasalahannya ke atasan langsung
Langkah 2 : Jika masalah itu tidak terpecahkan maka karyawan tersebut dapat datang kepada atasannya yang lebih tinggi
Langkah 3 : Bilama keluhan belum juga terpecahkan, masalah ini dapat langsung dibawa ke manajer Personalia
Langkah 4 : Jika keluhan karyawan tersebut masih belum juga terpecahkan dapat dirujukkan kepada pimpinan Perusahaan dan atau Disnakerdukcapil yang ditunjuk sebagai perantara.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 41

1. Segala sesuatu yang belum diatur didalam peraturan perusahaan ini akan diatur dikemudian hari, sepanjang tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
2. Bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan, akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Peraturan perusahaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Ceria Toserba Lubuklinggau, Berlaku 2 (dua) tahun.

Ditetapkan di : Lubuklinggau.
Pada Tanggal : April 2008.

RICO SETIAWAN,SE
Operational Manager
Disesuaikan Dengan Hasil Perbaikan :
Karyawan Ceria Toserba Lubuklinggau :

Arman Pramudyah, Amd ( ………………….. )
Asst Manager

Nurhayati, Amd ( …………………… )
Chief Accounting

ABADI GROUP

PERATURAN PERUSAHAAN
CERIA TOSERBA – LTC
JL. Yos Sudarso No. 90
Telp. (0733) 7329899 Fax. (0733) 732918
Lubuklinggau Sumatera Selatan

LUBUKLINGGAU
2008

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s